Kompas.com - 28/07/2019, 11:34 WIB
Keterangan penghasilan berupa slip gaji, dan rekening koran, menjadi beberapa persyaratan mengajukan kartu kredit ke bank. Oleh sebagian kalangan tenaga pemasaran, data terkait penghasilan dan rekening tabungan itu potensial diperjualbelikan untuk kepentingan pemasaran produk perbankan. KOMPAS/DOKUMENTASIKeterangan penghasilan berupa slip gaji, dan rekening koran, menjadi beberapa persyaratan mengajukan kartu kredit ke bank. Oleh sebagian kalangan tenaga pemasaran, data terkait penghasilan dan rekening tabungan itu potensial diperjualbelikan untuk kepentingan pemasaran produk perbankan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati ketika memberikan data pribadi kepada perusahaan yang mewajibkan mengisi data diri dengan lengkap. Sebab data tersebit rentan disalahgunakan.

"Konsumen berhati-hatilah memberikan data kepada perusahaan, kita harus melihat seberapa perlu kita memberikan data tersebut," kata Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Alvin Lie kepada Kompas.com, Sabtu (27/7/2019).

Alvin menerangkan, masyarakat yang menjadi konsumen harus lebih bijak dan cermat ketika memberikan datanya. Baik data barupa nama, nomor ponsel, alamat, nomor rekening bank, maupun data-data lainnya.

Baca juga: Penyalahgunaan Data Pribadi Konsumen Sudah Masuk Katagori Gawat Darurat

Karena jika data sudah diserahkan, maka konsumen tidak bisa berbuat apalagi dan tidak bisa melaporkannya kepada penegak hukum.

"Jangan memberikan berlebih yang sebetulnya tidak relevan dengan jasa yang diberikan keadaan kita. Kita harus selektif. Kalau kita tidak merasa nyaman ya udah enggak usah beli jasanya," ujarnya.

Dia menyampaikan, sejatinya negara harus hadir dan wajib memberikan perlindungan kepada warga negara terkait perlindungan data pribadi ini.

Celah penyalahgunaan data tersebut sangat besar karena tidak ada aturan yang mengaturnya secara spesifik.

"Saat ini tidak ada payung hukum yang melindungi data-data pribadi konsumen. Tidak ada undang-undangnya, tidak ada peraturannya, jadi data-data konsumen yang ada pada perusahaan itu dapat dengan mudah diperjualbelikan dan disalahgunakan," ungkapnya.

"Makanya negara wajib melindung data pribadi warga negara," lanjutnya.

Melihat kondisi saat ini, Alvin bahkan menyebut bahwa penyalahgunaan data pribadi konsumen sudah masuk katagori gawat darurat. Karena itu, publik diminta lebih selektif ketika hendak memberikan data pribadinya.

Baca juga: Data Penggunanya Digunakan Fintech, Ini Kata President of Grab

"(Kalau ada korban) itu mau lapor ke mana juga enggak jelas. Ke polisi, landasan undang-undangnya apa? Payung hukumnya enggak ada," ungkapnya.

"Data peribadi dan perilaku konsumen ini bagian dari biig data yang nilai ekonominya bisa menjadi tinggi, sangat besar. Sehingga sangat menggoda untuk disalahgunakan untuk. Ini bisa disalahgunakan untuk tindakan kejahatan, terorisme dan sebagainya," tambah Alvin.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X