Trump Tolak Pemintaan Apple soal Pengecualian Tarif Mac Pro Rakitan China

Kompas.com - 29/07/2019, 08:36 WIB
Ilustrasi logo Apple di depan Apple Store Beijing KOMPAS.com/Bill ClintenIlustrasi logo Apple di depan Apple Store Beijing

NEW YORK, KOMPAS.com - Perusahaan teknologi terbesar di dunia, Apple meminta untuk tidak menambah tarif impor  jika pemerintah Trump kembali memutuskan untuk meningkatkan tensi perang dagangnya dengan China. Namun, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak mentah-mentah keinginan Apple tersebut.

Trump dalam unggahan di akun Twitternya mengatakan bakal menolak melakukan pengecualian dalam penerapan tarif terhadap suku cadang produk Mac Pro Apple yang dirakit di China. Adapun saat ini, pabrik perakitan tahap terakhir untuk Mac Pro dilakukan di Texas.

"Apple tidak akan diberikan pengabaian tarif, atau bantuan, untuk bagian-bagian Mac Pro yang dibuat di China. Buat mereka di AS, tidak ada tarif!," ujar Trump dalam unggahan di Twitternya, Jumat (26/7/2019).

Baca juga: Pabrik Perakitan Apple Bakal Pindah dari China ke Asia Tenggara?

Seperti dikutip di CNN, Senin (29/7/2019), sebelumnya Gedung Putih sempat mengusulkan adanya tambahan tarif sebesar 25 perrsen untuk produk-produk China yang belum dikenai tarif.

Beberapa produk yang bakal dikenai tambahan tarif adalah laptop, konsol video game, kotak baterai dan produk lainnya. Perusahaan teknologi mengatakan tarif itu akan meningkatkan biaya bagi konsumen atau merusak kemampuan mereka untuk mendapat untung.

Setelah bertemu dengan pejabat China dalam KTT G20 bulan lalu, pemerintah Amerika Serikat telah sepakat untuk menunda rencana penambahan tarif tersebut.

Baca juga: Ini Penyebab Indonesia Tak Menikmati Kue Perang Dagang

Namun, perusahaan-perusahaan teknologi mengkhawatirkan, ketegangan perdagangan bakal berlanjut dan pemerintah Trump bakal kembali memberlakukan tambahan tarif impor untuk produk China. Untuk itulah, banyak perusahaan yang kemudian meminta untuk mengecualikan produk yang mereka produksi.

Dalam sebuah surat terbuka publik mengenai proposal kenaikan tarif oleh pemerintah Trump, Apple, Dell Technologies, HP, Intel, Microsoft, Sony dan Nintendo meminta agar produk mereka dikecualikan dari daftar barang yang akan dikenai tarif.

Asosasi Konsumen Teknologi pun menyurati pemerintah untuk mengembangkan proses bagi perusahaan-perusahaan agar bisa meminta agar produk mereka dikeluarkan dari tarif. Adapun kelompok perdagangan berpendapat bahwa kenaikan tarif merupakan cara yang salah untuk meningkatkan hubungan perdagangan antara Amerika Serikat dengan China.

Dalam permintaan pembebasan tarif Apple untuk perangkat keras buatan China, ia tidak secara eksplisit mencantumkan Mac Pro. Namun, mereka menuliskan permintaan pengecualian atas produk yang mungkin akan dimasukkan dalam komputer baru.

Balasan Trump tersebut muncul setelah Wall Street Journal melaporkan rencana perusahaan untuk memindahkan perakitan akhir model Mac Pro terbaru dari Texas ke Cina.

"Perakitan akhir hanya satu bagian dari proses pembuatan," kata Apple dalam sebuah pernyataan saat itu.

Baca juga: Apple Peringatkan Trump, Tambahan Tarif Lebih Untungkan Pesaing Global

"Seperti semua produk kami, Mac Pro baru dirancang dan dirakit di California dan mencakup komponen dari beberapa negara termasuk Amerika Serikat," ujar Apple.

Ketika dimintai komentar tentang tweet Trump, seorang juru bicara Apple merujuk CNN Business ke komentar sebelumnya yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut telah menghabiskan 60 miliar dollar AS untuk bermitra dengan 9.000 pemasok Amerika, yang menurut perusahaan mendukung ratusan ribu pekerjaan.

Apple pernah berjanji untuk menginvestasikan 100 juta dollar AS untuk pabriknya di Austin, Texas, tempat versi Mac Pro sebelumnya dibuat.




Sumber CNN
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 4 secara Offline

Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 4 secara Offline

Whats New
Patra Jasa Terapkan Protokol Kesehatan di Unit Bisnis dan Wilayah Operasional

Patra Jasa Terapkan Protokol Kesehatan di Unit Bisnis dan Wilayah Operasional

Whats New
Sambut HUT RI, Pemerintah Beri Cashback Belanja Online hingga Rp 750.000

Sambut HUT RI, Pemerintah Beri Cashback Belanja Online hingga Rp 750.000

Spend Smart
Kemenparekraf Perkirakan Jumlah Wisatawan Tahun Ini Maksimal 4 Juta Orang

Kemenparekraf Perkirakan Jumlah Wisatawan Tahun Ini Maksimal 4 Juta Orang

Whats New
Aturan Resmi Terbit, Gaji Ke-13 PNS Segera Cair

Aturan Resmi Terbit, Gaji Ke-13 PNS Segera Cair

Whats New
Rencana Penggabungan BUMN Penerbangan dan Pariwisata Dinilai Akan Merugikan Maskapai

Rencana Penggabungan BUMN Penerbangan dan Pariwisata Dinilai Akan Merugikan Maskapai

Whats New
7 Istilah Pasar Saham Paling Dasar yang Perlu Diketahui (3)

7 Istilah Pasar Saham Paling Dasar yang Perlu Diketahui (3)

Spend Smart
Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 ke 40 Juta Penduduk di Awal 2021

Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 ke 40 Juta Penduduk di Awal 2021

Whats New
Ada Pandemi Covid-19,  JD.ID Catat Kenaikan Transaksi hampir 50 Persen

Ada Pandemi Covid-19, JD.ID Catat Kenaikan Transaksi hampir 50 Persen

Whats New
Tangkal Kampanye Negatif Sawit, Pemerintah Akan Bentuk Tim Khusus

Tangkal Kampanye Negatif Sawit, Pemerintah Akan Bentuk Tim Khusus

Whats New
Sejak Kampanye Bangga Buatan Indonesia Digulirkan, 1,1 Juta UMKM Sudah Go Digital

Sejak Kampanye Bangga Buatan Indonesia Digulirkan, 1,1 Juta UMKM Sudah Go Digital

Whats New
Janji Pemerintah: 2,1 Juta Korban PHK Diprioritaskan Jadi Peserta Kartu Prakerja

Janji Pemerintah: 2,1 Juta Korban PHK Diprioritaskan Jadi Peserta Kartu Prakerja

Work Smart
Jokowi Pertanyakan RI Punya 30 Bandara Internasional, Ini Respons Kemenhub

Jokowi Pertanyakan RI Punya 30 Bandara Internasional, Ini Respons Kemenhub

Whats New
Disinggung Jokowi, Ini Kerugian Banyaknya Bandara Internasional di Indonesia

Disinggung Jokowi, Ini Kerugian Banyaknya Bandara Internasional di Indonesia

Whats New
Banyak Kasus Pencurian Data, Ini Komentar JD.ID

Banyak Kasus Pencurian Data, Ini Komentar JD.ID

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X