BPS: Indeks Demokrasi Papua Barat Masuk Kategori Buruk

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan perbaikan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2017 ke 2018 menjadi 72,11 menjadi 72,39.

Jumlah provinsi yang memiliki angka berkategori baik pun meningkat dari 4 provinsi menjadi 5 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara dan DI Yogyakarta.

Walaupun demikian, terdapat satu provinsi yang masuk ke kategori buruk, yaitu Provinsi Papua Barat.

"Di 2017 ada 4 provinsi di atas 80, di 2018 ada 5, bertabah satu provinsi yang masuk ke dalam kategori IDI baik," ujar Kepala BPS Suhariyanto di Jakarta, Senin (29/7/2019).

"Catatan Papua Barat, IDI masuk kategori buruk karena berada di bawah 60, pada di tahun 2017 masuk kategori sedang karena IDI level 62,76," lanjut dia.

Baca juga: Membaik, Indeks Demokrasi Indonesia Masih di Kategori Sedang

Indeks Demokrasi Indonesia memiliki skala dari 0 sampai 100, dari 0 sampai 60 termasuk dalam kategori buruk, sementara skor 60 sampai 80 masuk kategori sedang, dan di atas 80 masuk kategori baik.

Untuk lima provinsi dengan Indeks Demokrasi Indonesia terbaik, Jakarta mempertahankan posisi pada peringkat pertama dengan nilai IDI sebesar 85,08. Posisi kedua diikuti Bali dengan nilai 82,37, NTT dan Kalimantan Utara di posisi berikutnya dengan masing-masing nilai 82,32 dan 81,07.

Adapun DI Yogyajarra menduduki posisi kelima dengan capaian IDI sebesar 80,32 setelah sebelumnya Yogyakarta menduduki posisi kedua.

Baca juga: Notasi Demokrasi Ekonomi ala Koperasi

Suhariyanto menjelaskan, terdapat 20 provinsi yang mengalami perbaikan peringkat. Provinsi Aceh mengalami peningkatan indeks tertinggi, disusul NTT.

"IDI antar Provinsi 2017 ke 2018 ada 20 provinsi yang membaik. Di mana peningkatan tertinggi di Aceh, lebih karena ada aspek perbaikan lembaga demokrasi. Sedangkan NTT menempati posisi kedua," ujar dia.