Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indeks Demokrasi Papua Barat Buruk, Mengapa?

Kompas.com - 29/07/2019, 15:38 WIB
Mutia Fauzia,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, pada periode 2017-2018 jumlah probinsi yang memiliki kategori IDI baik meningkat dari 4 provinsi menjadi 5 provinsi.

Namun, terdapat satu provinsi yang masuk ke kategori buruk, yaitu Provinsi Papua Barat dengan indeks demokrasi sebesar 58,29 poin. Padahal tahun lalu, indeks demokrasi Papua Barat berada dalam kategori sedang, sebesar 62,76.

"Catatan Papua Barat, IDI masuk kategori buruk karena berada di bawah 60, pada di tahun 2017 masuk kategori sedang karena IDI level 62,76," ujar Kepala BPS Suhariyanto di Jakarta, Senin (29/7/2019).

Indeks Demokrasi Indonesia memiliki skala dari 0 sampai 100, dari 0 sampai 60 termasuk dalam kategori buruk, kemudian dari 60 sampai 80 masuk kategori sedang, dan di atas 80 masuk kategori baik.

Provinsi yang berbatasan langsung dengan Papua Barat, Papua justru mengalami perbaikan indeks demokrasi. Sebelumnya, indeks demokrasi Papua sebesar 61,34 sementara pada 2018 mencapai 62,20.

Baca: Membaik, Indeks Demokrasi Indonesia Masih di Kategori Sedang

BPS menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan indeks demokrasi Papua Barat merosot.

Dari 28 indikator yang telah ditentukan oleh BPS, setidaknya terdapat 8 indikator yang mengalami penurunan di Papua Barat.

Tiga indikator yang paling dominan adalah indikator ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat, ancaman atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat. Juga, terkait persentase jumlah Peraturan Daerah yang berasal dari hak inisiatidf DPRD.

"Jadi ada 8 indikator yang paling berpengaruh tapi 3 paling dominan itu," ujar dia.

Sistem Noken

Deputi I Bidkor Politik Dalam Negeri Mayjen TNI Wawan Kustiawan menambahkan, hal lain yang masih menghambat perbaikan indeks demokrasi di kawasan di wilayah Papua dan Papua Barat adalah penggunaan sistem noken yang sulit dihilangkan meski Indonesia menjalankan pemilu.

Maka dari itu, pemerintah kemudian mendorong untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk periode pemerintahan 2020-2024 mendatang agar tingkat demokrasi di ujung timur Indonesia semakin membaik.

"Sistem noken sulit untuk digantikan dengan sekarang, kebijakan kami, Papua menjadi prioritas dalam pelaksanaan kebijakan ke depan," katanya.

Sebagai informasi, Indeks Demokrasi Indonesia adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek, yaitu aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik, dan aspek lembaga demokrasi.

Adapun metodologi perhitungan IDI menggunakan 4 sumber data, yaitu review surat kabar lokal, review dokumen, focus group discussion, dan wawancara mendalam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com