Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Makin Banyak Jumlah Tabungan Bisa Selamatkan RI dari Gejolak Global?

Kompas.com - 30/07/2019, 13:04 WIB
Mutia Fauzia,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan tingkat inklusi keuangan tahun ini mencapai 75 persen hingga akhir tahun 2019.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso pun menyampaikan OJK bersama Industri Jasa Keuangan berupaya agar target inklusi keuangan dapat tercapai.

Ini antara lain melalui peningkatan tabungan dan investasi, melalui program dan produk yang menyasar segmen pemuda, yaitu program Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda) yang per 30 Juni 2019 telah dibuka 11.052 rekening dengan nominal sebesar Rp 12,4 miliar.

Baca juga: Gerakan Nasional Tabungan Pelajar, Jangkau Madrasah Hingga Pesantren

Lalu apa pentingnya penetrasi dan inklusi keuangan ini?

Wimboh menyampaikan, dari dana yang dianggarkan pemerintah dalam RPJMN 2020-2024 setidaknya pemerintah membutuhkan dana sebesar Rp 36.600 triliun. Dari jumlah dana tersebut, hanya 13 persen yang dibiayai pemerintah dari APBN.

"Sisanya ya dari sektor swasta, salah satunya dari tabungan dan investasi masyarakat," ujar Wimboh di Jakarta, Selasa (30/7/2019).

Sehingga, jika semakin banyak jumlah tabungan dan investasi dari dalam negeri, maka Indonesia tidak perlu bergantung pada investor asing.

Baca juga: Idealnya, Besaran Investasi dan Tabungan 20 Persen dari Pendapatan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan hal tersebut bisa membuat Indonesia semakin tahan terhadap gejolak perekonomian global.

"Kalau saudara-saudara menabung, saudara-saudara menyiapkan bangsa untuk tidak terlalu tergantung terhadap modal orang perorang dari luar," ujar Darmin dalam kesempatan yang sama.

"Kita bisa menyelamatkan diri dari gejolak keuangan global yang sering terjadi," ujar dia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com