OJK: Duniatex Alami Missmatch Likuditas

Kompas.com - 30/07/2019, 19:02 WIB
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menjabarkan tentang fintech di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (17/7/2019). MURTI ALI LINGGAKetua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menjabarkan tentang fintech di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (17/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai, masalah yang gagal bayar bunga obligasi yang terjadi pada PT Delta Merlin Dunia Textile (Duniatex) bukanlah masalah likuiditas industri secara umum.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, kasus yang tengah menimpa perusahaan tekstil terbesar di Indonesia tersebut disebabkan lantaran perusahaan mengalami kondisi ketidaksesuaian likuiditas sehingga gagal membayar kupon obligasi.

"Mengenai Duniatex itu isu spesifik, tidak ada kaitannya dengan masalah industri di mana dunia tak berkecimpung. Jadi hanya spesifik itu sendiri," ujar Wimboh di Jakarta, Selasa (30/7/2019).

Wimboh menjelaskan, Duniatex salah memroyeksi kondisi likuditas perusahaan sehingga gagal membayar kupon oblihasi dalam jumlah yang cukup besar.

Seperti diberitakan sebelumnya, Duniatex mengalami kesulitan memenuhi kewajibab pinjaman sindikasi senilai 5 juta dollar AS pada September mendatang.

Selain itu, Duniatex juga kesulitan membayar bunga obligasi senilai 13 juta dollar AS dari obligasi yang diterbitkan senilai 300 juta dollar AS.

Masalah gagal bayar bunga obligasi. tersebut mengejutkan lantaran sebelumnya, obligasi yang diterbitkan Duniatex mendapatkan rating BB- oleh Standard and Poor's (S&P) sebelum akhirnya diturunkan menjadi CCC- (junk).

Wimboh pun meminta masyarakat untuk tidak melihat masalah ini sebagai masalah yang umum. Sebab menurutnya, saat ini kondisi likuiditas industri justru tengah membaik.

Lebih lanjut, untuk menyelesaikan masalah tersebut OJK bakal meminta perusahaan untuk mengajukan restrukturisasi.

"Masalah mitigasinya bagaimana dilakukan restrukturisasi. Kalau dia tidak bisa membayar di periode ini ya lalu kapan akan membayar, kita akan tanyakan," ujar Wimboh.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sambut HUT RI, Pemerintah Beri Cashback Belanja Online hingga Rp 750.000

Sambut HUT RI, Pemerintah Beri Cashback Belanja Online hingga Rp 750.000

Spend Smart
Kemenparekraf Perkirakan Jumlah Wisatawan Tahun Ini Maksimal 4 Juta Orang

Kemenparekraf Perkirakan Jumlah Wisatawan Tahun Ini Maksimal 4 Juta Orang

Whats New
Aturan Resmi Terbit, Gaji Ke-13 PNS Segera Cair

Aturan Resmi Terbit, Gaji Ke-13 PNS Segera Cair

Whats New
Rencana Penggabungan BUMN Penerbangan dan Pariwisata Dinilai Akan Merugikan Maskapai

Rencana Penggabungan BUMN Penerbangan dan Pariwisata Dinilai Akan Merugikan Maskapai

Whats New
7 Istilah Pasar Saham Paling Dasar yang Perlu Diketahui (3)

7 Istilah Pasar Saham Paling Dasar yang Perlu Diketahui (3)

Spend Smart
Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 ke 40 Juta Penduduk di Awal 2021

Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 ke 40 Juta Penduduk di Awal 2021

Whats New
Ada Pandemi Covid-19,  JD.ID Catat Kenaikan Transaksi hampir 50 Persen

Ada Pandemi Covid-19, JD.ID Catat Kenaikan Transaksi hampir 50 Persen

Whats New
Tangkal Kampanye Negatif Sawit, Pemerintah Akan Bentuk Tim Khusus

Tangkal Kampanye Negatif Sawit, Pemerintah Akan Bentuk Tim Khusus

Whats New
Sejak Kampanye Bangga Buatan Indonesia Digulirkan, 1,1 Juta UMKM Sudah Go Digital

Sejak Kampanye Bangga Buatan Indonesia Digulirkan, 1,1 Juta UMKM Sudah Go Digital

Whats New
Janji Pemerintah: 2,1 Juta Korban PHK Diprioritaskan Jadi Peserta Kartu Prakerja

Janji Pemerintah: 2,1 Juta Korban PHK Diprioritaskan Jadi Peserta Kartu Prakerja

Work Smart
Jokowi Pertanyakan RI Punya 30 Bandara Internasional, Ini Respons Kemenhub

Jokowi Pertanyakan RI Punya 30 Bandara Internasional, Ini Respons Kemenhub

Whats New
Disinggung Jokowi, Ini Kerugian Banyaknya Bandara Internasional di Indonesia

Disinggung Jokowi, Ini Kerugian Banyaknya Bandara Internasional di Indonesia

Whats New
Banyak Kasus Pencurian Data, Ini Komentar JD.ID

Banyak Kasus Pencurian Data, Ini Komentar JD.ID

Whats New
Pengusaha: Kami Ingin Industri Smelter Sinergi dengan Industri Hilir

Pengusaha: Kami Ingin Industri Smelter Sinergi dengan Industri Hilir

Whats New
Interelasi Sektor Jasa Keuangan dan Peran OJK

Interelasi Sektor Jasa Keuangan dan Peran OJK

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X