Begini Rancangan Ibu Kota Baru hingga Tahun 2045

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menargetkan pemindahan ibu kota bisa dilaksanakan pada 2024. Sementara pembangunannya, akan mulai dilakukan sejak 2021.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pada tahap awal akan dibangun terlebih dahulu pusat pemerintahan. Mulai dari kantor pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

“Yang terpenting adalah pada 2024 kita memulai proses pemindahan tersebut, karenanya zona  intinya pusat pemerintahan  dengan luas sekitar 2.000 hektar,” ujar Bambang di Jakarta, Kamis (1/8/2019).

Baca juga: Kepala Bappenas: Ibu Kota Baru Harus Bebas Banjir

Setelah pusat pemerintahan dipindahkan, kawasan ibu kota baru akan diperluas hingga 40.000 hektar. Perluasan itu direncanakan dilakukan pada 2025-2029.

Pada periode itu, akan dibangun perumahan untuk ASN, diplomatic compound, fasilitas pendidikan dan kesehatan, universitas, high tech industry, pusat riset dan penelitian, tempat pertemuan, pusat olahraga serta pusat perbelanjaan.

“Termasuk dari masukan sebelumnya untuk membangun fasilitas markas militer. (Angkatan) darat, laut dan udara di daerah sekitar ibu kota baru,” kata Bambang.

Baca juga: Seriuskah Pemerintah Ingin Memindahkan Ibu Kota dari Jakarta?

Selanjutnya, kawasan ibu kota baru tersebut akan dikembangkan hingga 200.000 hektar. Perluasan itu bisa dilakukan mulai 2030-2045.

Nantinya, akan dibangun taman nasional, konservasi orang utan dan kluster pemukiman non ASN.

Selain itu, nantinya juga akan dikembangkan wilayah metropolitan dan wilayah pengembangan terkait wilayah provinsi sekitarnya.

“Kota ini tidak dalam waktu dekat dan dalam jangka panjang mungkin akan 1,5 juta orang nantinya,” ucap dia.

Ibu kota baru akan dibangun dengan konsep hutan kota. Kapasitas ruang terbuka hijaunya minimal 50 persen dari luas keseluruhan.

Baca juga: RI Bisa Cetak Sejarah soal Pindahkan Ibu Kota, Ini Sebabnya

Kota ini juga akan berorientasi transportasi publik yang menunjang bagi pejalan kaki atau pesepeda. Untuk masalah energinya, akan dikedepankan penggunaan energi baru terbarukan.

“Pada intinya kita akan menerapkan integration city dengan integration transportatin dan smart water management sistem,” ujar dia.

Ada dua lokasi yang menjadi kandidat dari ibu kota baru. Kawasan pertama adalah Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dan kota kedua di wilayah Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah.

Baca juga: Indonesia Ingin Belajar dari Brazil Soal Pemindahan Ibu Kota

Pemerintah pun sudah memperhitungkan dana yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru.

Dengan luas pusat pemerintahan 2.000 hektar dan luas kota keseluruhan 40.000 hektar, pemerintah telah menganggarkan sebesar 33 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 446 triliun.

Dana tersebut akan digunakan untuk membangun infrasrtuktur dasar kota dan berbagai kelengkapannya.