Menkeu: Dana Pendidikan Naik Drastis, tetapi Tak Terlihat Peningkatan Kualitas

Kompas.com - 01/08/2019, 18:36 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menghadiri rapat konsultasi Anggaran Pagu Indikatif DPR Tahun 2020 di Gedung DPR Jakarta, Kamis (20/6/2019). KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYAMenteri Keuangan Sri Mulyani saat menghadiri rapat konsultasi Anggaran Pagu Indikatif DPR Tahun 2020 di Gedung DPR Jakarta, Kamis (20/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui masih rendahnya kualitas pendidikan meskipun pemerintah telah meningkatkan alokasi dana pendidikan secara signifikan dalam APBN.

Pasalnya, sejak tahun 2009 Mahkamah Konstitusi telah mengamanatkan untuk mengalokasikan sebesar 20 persen APBN untuk dana pendidikan. 

"Pendidikan mendapatkan alokasi tertinggi dalam APBN yang diamanatkan oleh konstitusi sebesar 20 persen. Namun kami mengakui masih lemahnya kualitas dari pendidikan tersebut," ujar dia di Jakarta, Kamis (1/8/2019).

Baca juga: Sri Mulyani pada CPNS: Kalau Tak Cocok dengan NKRI, Lebih Baik Keluar Sekarang

Sri Mulyani mengatakan, pendidikan masih menjadi isu krusial yang harus terus diperhatikan. 

Rendahnya kualitas produktivitas yang menjadi salah satu pertimbangan investor untuk menanamkan modalnya di dalam negeri membuat pemerintah terus meningkatkan upaya untuk memerbaiki kualitas sumber daya manusia, salah satunya melalui pendidikan.

Dana pendidikan yang dikelola oleh pemerintah daerah menurut Sri Mulyani memiliki transparansi dan akuntabilitas yang rendah. Hal tersebut berimbas pada performa sekolah yang kemudian tidak sesuai dengan besarnya pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah setempat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dana pendidikan yang sudah terdesentralisasikan melalui pemerintah daerah sangat rendah akuntabilitasnya. Pengeluaran untuk guru, gaji, serta sertifikasi juga opreasional sekolah sama sekali tidak sesuai dengan performanya. Pengeluaran untuk pendidikan meningkat sangat drastis dalam 10 tahun terakhir, namun sama sekali tidak terlihat (peningkatan) kualitasnya," ujar dia.

Baca juga: Sri Mulyani: Pemda yang Lestarikan Lingkungan Bakal Dapat Insentif

Sebagai catatan, pada 2009 pemerintah mengalokasikan dana pendidikan sebesar  Rp 153 triliun, kemudian naik menjadi Rp  353,4 triliun di tahun 2014 menjadi Rp 492,5 triliun di tahun 2019, atau naik sebesar 39,4 persen.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyampaikan, dirinya telah bertemu dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy untuk mengkaji ulang masalah dana pendidikan ini.

"Ini tidak hanya soal jumlah uangnya, tetapi bagaimana Anda menggunakan uang tersebut dan kebijakan yang menaunginya sehingga ada hasil yang efektif. Perlu peran pemerintah pusat dan daerah untuk mereview mengenai dana pendidikan ini," ujar dia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada Gangguan Jaringan Internet Telkom, BKN Jadwal Ulang Pelaksanaan SKD CPNS

Ada Gangguan Jaringan Internet Telkom, BKN Jadwal Ulang Pelaksanaan SKD CPNS

Whats New
Coba Penerbangan Perdana Super Air Jet Jakarta-Palembang, Seperti Apa Rasanya?

Coba Penerbangan Perdana Super Air Jet Jakarta-Palembang, Seperti Apa Rasanya?

Whats New
Bank Mandiri Bakal Terbitkan Kartu Kredit Khusus UKM

Bank Mandiri Bakal Terbitkan Kartu Kredit Khusus UKM

Rilis
Banggar DPR Usulkan 40 Persen DAK Fisik Dialokasikan untuk Anggaran Ketahanan Pangan

Banggar DPR Usulkan 40 Persen DAK Fisik Dialokasikan untuk Anggaran Ketahanan Pangan

Whats New
Target Banggar DPR: 3 Tahun ke Depan Indonesia Bisa Swasembada Beras hingga Daging

Target Banggar DPR: 3 Tahun ke Depan Indonesia Bisa Swasembada Beras hingga Daging

Whats New
Kementerian ATR/BPN Dorong Legalisasi Aset di Pulau Terluar RI

Kementerian ATR/BPN Dorong Legalisasi Aset di Pulau Terluar RI

Whats New
Perilaku Belanja Rumah Tangga Bergeser Selama Pandemi, Penjualan Furnitur Mulai Bangkit

Perilaku Belanja Rumah Tangga Bergeser Selama Pandemi, Penjualan Furnitur Mulai Bangkit

Whats New
Apakah BLT UMKM Akan Dilanjutkan pada 2022? Ini Jawaban Kemenkop UKM

Apakah BLT UMKM Akan Dilanjutkan pada 2022? Ini Jawaban Kemenkop UKM

Whats New
Indihome Gangguan Hari Ini, Apa Pelanggan Dapat Kompensasi?

Indihome Gangguan Hari Ini, Apa Pelanggan Dapat Kompensasi?

Whats New
CEO Adalah Singkatan dari Chief Executive Officer

CEO Adalah Singkatan dari Chief Executive Officer

Whats New
Akuisisi Fertin Pharma, Philip Morris Kembangkan Produk Kesehatan dan Perawatan Diri

Akuisisi Fertin Pharma, Philip Morris Kembangkan Produk Kesehatan dan Perawatan Diri

Whats New
Biaya Transaksi PayPal: Mengirim dan Mencairkan Uang ke Rekening Bank Lokal

Biaya Transaksi PayPal: Mengirim dan Mencairkan Uang ke Rekening Bank Lokal

Spend Smart
Indonesia Mau Jadi Negara Maju, Wamenkeu: Enggak Boleh Punya Mental Kere!

Indonesia Mau Jadi Negara Maju, Wamenkeu: Enggak Boleh Punya Mental Kere!

Whats New
BLT UMKM Sudah Dicairkan ke 12,7 Juta Pelaku Usaha, Terbanyak di Jawa Barat

BLT UMKM Sudah Dicairkan ke 12,7 Juta Pelaku Usaha, Terbanyak di Jawa Barat

Whats New
Rupiah dan IHSG Merah, Asing Lepas BBNI, BMRI, dan HMSP

Rupiah dan IHSG Merah, Asing Lepas BBNI, BMRI, dan HMSP

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.