Menkeu: Dana Pendidikan Naik Drastis, tetapi Tak Terlihat Peningkatan Kualitas

Kompas.com - 01/08/2019, 18:36 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menghadiri rapat konsultasi Anggaran Pagu Indikatif DPR Tahun 2020 di Gedung DPR Jakarta, Kamis (20/6/2019). KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYAMenteri Keuangan Sri Mulyani saat menghadiri rapat konsultasi Anggaran Pagu Indikatif DPR Tahun 2020 di Gedung DPR Jakarta, Kamis (20/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui masih rendahnya kualitas pendidikan meskipun pemerintah telah meningkatkan alokasi dana pendidikan secara signifikan dalam APBN.

Pasalnya, sejak tahun 2009 Mahkamah Konstitusi telah mengamanatkan untuk mengalokasikan sebesar 20 persen APBN untuk dana pendidikan. 

"Pendidikan mendapatkan alokasi tertinggi dalam APBN yang diamanatkan oleh konstitusi sebesar 20 persen. Namun kami mengakui masih lemahnya kualitas dari pendidikan tersebut," ujar dia di Jakarta, Kamis (1/8/2019).

Baca juga: Sri Mulyani pada CPNS: Kalau Tak Cocok dengan NKRI, Lebih Baik Keluar Sekarang

Sri Mulyani mengatakan, pendidikan masih menjadi isu krusial yang harus terus diperhatikan. 

Rendahnya kualitas produktivitas yang menjadi salah satu pertimbangan investor untuk menanamkan modalnya di dalam negeri membuat pemerintah terus meningkatkan upaya untuk memerbaiki kualitas sumber daya manusia, salah satunya melalui pendidikan.

Dana pendidikan yang dikelola oleh pemerintah daerah menurut Sri Mulyani memiliki transparansi dan akuntabilitas yang rendah. Hal tersebut berimbas pada performa sekolah yang kemudian tidak sesuai dengan besarnya pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah setempat.

"Dana pendidikan yang sudah terdesentralisasikan melalui pemerintah daerah sangat rendah akuntabilitasnya. Pengeluaran untuk guru, gaji, serta sertifikasi juga opreasional sekolah sama sekali tidak sesuai dengan performanya. Pengeluaran untuk pendidikan meningkat sangat drastis dalam 10 tahun terakhir, namun sama sekali tidak terlihat (peningkatan) kualitasnya," ujar dia.

Baca juga: Sri Mulyani: Pemda yang Lestarikan Lingkungan Bakal Dapat Insentif

Sebagai catatan, pada 2009 pemerintah mengalokasikan dana pendidikan sebesar  Rp 153 triliun, kemudian naik menjadi Rp  353,4 triliun di tahun 2014 menjadi Rp 492,5 triliun di tahun 2019, atau naik sebesar 39,4 persen.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyampaikan, dirinya telah bertemu dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy untuk mengkaji ulang masalah dana pendidikan ini.

"Ini tidak hanya soal jumlah uangnya, tetapi bagaimana Anda menggunakan uang tersebut dan kebijakan yang menaunginya sehingga ada hasil yang efektif. Perlu peran pemerintah pusat dan daerah untuk mereview mengenai dana pendidikan ini," ujar dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Apa yang Dimaksud dengan Startup?

Apa yang Dimaksud dengan Startup?

Whats New
Apa Saja yang Termasuk UMKM?

Apa Saja yang Termasuk UMKM?

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Screen Time: Positif atau Negatif untuk Anak? | 4 Kiat Hadapi Kecanduan Gawai pada Anak Usia Dini | Jangan Ada Gawai di Antara Kita

[KURASI KOMPASIANA] Screen Time: Positif atau Negatif untuk Anak? | 4 Kiat Hadapi Kecanduan Gawai pada Anak Usia Dini | Jangan Ada Gawai di Antara Kita

Rilis
10 Hal yang Perlu Diketahui Sebelum Membeli Aset Kripto

10 Hal yang Perlu Diketahui Sebelum Membeli Aset Kripto

Spend Smart
Peringati Hari Perawat Sedunia, Waketum Kadin: Jasamu Sungguh Besar

Peringati Hari Perawat Sedunia, Waketum Kadin: Jasamu Sungguh Besar

Whats New
Kontrol Arus Balik Lebaran, Ini Titik Penyekatan dan Rapid Test Antigen Acak

Kontrol Arus Balik Lebaran, Ini Titik Penyekatan dan Rapid Test Antigen Acak

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Cicipi 3 Hidangan Lebaran Anti-Mainstream dari Berbagai Daerah Nusantara

[KURASI KOMPASIANA] Cicipi 3 Hidangan Lebaran Anti-Mainstream dari Berbagai Daerah Nusantara

Rilis
Larangan Mudik Lebaran, Staycation Sepi Peminat

Larangan Mudik Lebaran, Staycation Sepi Peminat

Whats New
Meski Ada Larangan Mudik, Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Tembus 7 Persen di Kuartal II-2021

Meski Ada Larangan Mudik, Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Tembus 7 Persen di Kuartal II-2021

Whats New
Buruh Sindir Pemerintah Soal Masuknya TKA saat Lebaran: Hilang Kegarangan Para Pejabat

Buruh Sindir Pemerintah Soal Masuknya TKA saat Lebaran: Hilang Kegarangan Para Pejabat

Rilis
Bantu Peternak Layer di Blitar dan Kendal, Kementan Fasilitasi Biaya Distribusi Jagung

Bantu Peternak Layer di Blitar dan Kendal, Kementan Fasilitasi Biaya Distribusi Jagung

Rilis
Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Pemudik di 2 Pelabuhan ini Wajib Rapid Test Antigen

Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Pemudik di 2 Pelabuhan ini Wajib Rapid Test Antigen

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Tren Hampers Lebaran | Resep Opor Ayam dan Rendang Daging Sapi | Hidangan Kue Lebaran

[POPULER DI KOMPASIANA] Tren Hampers Lebaran | Resep Opor Ayam dan Rendang Daging Sapi | Hidangan Kue Lebaran

Rilis
Jakarta Dinobatkan Kota Paling Terdampak Bahaya Lingkungan, Ini Saran Susi Pudjiastuti

Jakarta Dinobatkan Kota Paling Terdampak Bahaya Lingkungan, Ini Saran Susi Pudjiastuti

Whats New
Realisasikan Janji Presiden Jokowi, Kementan Salurkan Bantuan Hand Tractor ke Sumba Tengah

Realisasikan Janji Presiden Jokowi, Kementan Salurkan Bantuan Hand Tractor ke Sumba Tengah

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X