Menkeu: Dana Pendidikan Naik Drastis, tetapi Tak Terlihat Peningkatan Kualitas

Kompas.com - 01/08/2019, 18:36 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menghadiri rapat konsultasi Anggaran Pagu Indikatif DPR Tahun 2020 di Gedung DPR Jakarta, Kamis (20/6/2019). KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYAMenteri Keuangan Sri Mulyani saat menghadiri rapat konsultasi Anggaran Pagu Indikatif DPR Tahun 2020 di Gedung DPR Jakarta, Kamis (20/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui masih rendahnya kualitas pendidikan meskipun pemerintah telah meningkatkan alokasi dana pendidikan secara signifikan dalam APBN.

Pasalnya, sejak tahun 2009 Mahkamah Konstitusi telah mengamanatkan untuk mengalokasikan sebesar 20 persen APBN untuk dana pendidikan. 

" Pendidikan mendapatkan alokasi tertinggi dalam APBN yang diamanatkan oleh konstitusi sebesar 20 persen. Namun kami mengakui masih lemahnya kualitas dari pendidikan tersebut," ujar dia di Jakarta, Kamis (1/8/2019).

Baca juga: Sri Mulyani pada CPNS: Kalau Tak Cocok dengan NKRI, Lebih Baik Keluar Sekarang

Sri Mulyani mengatakan, pendidikan masih menjadi isu krusial yang harus terus diperhatikan. 

Rendahnya kualitas produktivitas yang menjadi salah satu pertimbangan investor untuk menanamkan modalnya di dalam negeri membuat pemerintah terus meningkatkan upaya untuk memerbaiki kualitas sumber daya manusia, salah satunya melalui pendidikan.

Dana pendidikan yang dikelola oleh pemerintah daerah menurut Sri Mulyani memiliki transparansi dan akuntabilitas yang rendah. Hal tersebut berimbas pada performa sekolah yang kemudian tidak sesuai dengan besarnya pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah setempat.

"Dana pendidikan yang sudah terdesentralisasikan melalui pemerintah daerah sangat rendah akuntabilitasnya. Pengeluaran untuk guru, gaji, serta sertifikasi juga opreasional sekolah sama sekali tidak sesuai dengan performanya. Pengeluaran untuk pendidikan meningkat sangat drastis dalam 10 tahun terakhir, namun sama sekali tidak terlihat (peningkatan) kualitasnya," ujar dia.

Baca juga: Sri Mulyani: Pemda yang Lestarikan Lingkungan Bakal Dapat Insentif

Sebagai catatan, pada 2009 pemerintah mengalokasikan dana pendidikan sebesar  Rp 153 triliun, kemudian naik menjadi Rp  353,4 triliun di tahun 2014 menjadi Rp 492,5 triliun di tahun 2019, atau naik sebesar 39,4 persen.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyampaikan, dirinya telah bertemu dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy untuk mengkaji ulang masalah dana pendidikan ini.

"Ini tidak hanya soal jumlah uangnya, tetapi bagaimana Anda menggunakan uang tersebut dan kebijakan yang menaunginya sehingga ada hasil yang efektif. Perlu peran pemerintah pusat dan daerah untuk mereview mengenai dana pendidikan ini," ujar dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 4 secara Offline

Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 4 secara Offline

Whats New
Patra Jasa Terapkan Protokol Kesehatan di Unit Bisnis dan Wilayah Operasional

Patra Jasa Terapkan Protokol Kesehatan di Unit Bisnis dan Wilayah Operasional

Whats New
Sambut HUT RI, Pemerintah Beri Cashback Belanja Online hingga Rp 750.000

Sambut HUT RI, Pemerintah Beri Cashback Belanja Online hingga Rp 750.000

Spend Smart
Kemenparekraf Perkirakan Jumlah Wisatawan Tahun Ini Maksimal 4 Juta Orang

Kemenparekraf Perkirakan Jumlah Wisatawan Tahun Ini Maksimal 4 Juta Orang

Whats New
Aturan Resmi Terbit, Gaji Ke-13 PNS Segera Cair

Aturan Resmi Terbit, Gaji Ke-13 PNS Segera Cair

Whats New
Rencana Penggabungan BUMN Penerbangan dan Pariwisata Dinilai Akan Merugikan Maskapai

Rencana Penggabungan BUMN Penerbangan dan Pariwisata Dinilai Akan Merugikan Maskapai

Whats New
7 Istilah Pasar Saham Paling Dasar yang Perlu Diketahui (3)

7 Istilah Pasar Saham Paling Dasar yang Perlu Diketahui (3)

Spend Smart
Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 ke 40 Juta Penduduk di Awal 2021

Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 ke 40 Juta Penduduk di Awal 2021

Whats New
Ada Pandemi Covid-19,  JD.ID Catat Kenaikan Transaksi hampir 50 Persen

Ada Pandemi Covid-19, JD.ID Catat Kenaikan Transaksi hampir 50 Persen

Whats New
Tangkal Kampanye Negatif Sawit, Pemerintah Akan Bentuk Tim Khusus

Tangkal Kampanye Negatif Sawit, Pemerintah Akan Bentuk Tim Khusus

Whats New
Sejak Kampanye Bangga Buatan Indonesia Digulirkan, 1,1 Juta UMKM Sudah Go Digital

Sejak Kampanye Bangga Buatan Indonesia Digulirkan, 1,1 Juta UMKM Sudah Go Digital

Whats New
Janji Pemerintah: 2,1 Juta Korban PHK Diprioritaskan Jadi Peserta Kartu Prakerja

Janji Pemerintah: 2,1 Juta Korban PHK Diprioritaskan Jadi Peserta Kartu Prakerja

Work Smart
Jokowi Pertanyakan RI Punya 30 Bandara Internasional, Ini Respons Kemenhub

Jokowi Pertanyakan RI Punya 30 Bandara Internasional, Ini Respons Kemenhub

Whats New
Disinggung Jokowi, Ini Kerugian Banyaknya Bandara Internasional di Indonesia

Disinggung Jokowi, Ini Kerugian Banyaknya Bandara Internasional di Indonesia

Whats New
Banyak Kasus Pencurian Data, Ini Komentar JD.ID

Banyak Kasus Pencurian Data, Ini Komentar JD.ID

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X