Kompas.com - 02/08/2019, 13:14 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat di Menara Kadin, Jakarta, Jumat (2/8/2019). KOMPAS.com/AKHDI MARTIN PRATAMAMenteri Keuangan Sri Mulyani saat di Menara Kadin, Jakarta, Jumat (2/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani membuka peluang untuk kembali menyelenggarakan tax amnesty atau pengampunan pajak.

Hal tersebut dikemukakan perempuan yang akrab disapa Ani ini di depan para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Menara Kadin, Jakarta, Jumat (2/8/2019).

“Karena di dunia ini enggak ada yang enggak mungkin. Kalau mungkin , ya mungkin (ada tax amnesty lagi). Apakah itu yang terbaik, kita pikirkan sama-sama deh,” ujar Sri Mulyani.

Baca juga: Sri Mulyani Optimistis Investasi Bakal Meningkat, Ini Alasannya

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengaku, Presiden Joko Widodo pernah menanyakan hal yang sama terhadap dirinya. Dia pun belum bisa memberi jawaban yang pasti apakah akan ada lagi tax amnesty.

Sebab, dikhawatirkan jika ada lagi tax amnesty, para wajib pajak yang masih menunggak pajak tak akan jera. Para wajib pajak dikhawatirkan tak mau membayar pajak karena berpikiran akan ada pengampunan pajak lagi di kemudian hari.

“Jadi saya dalam posisi menimbang hal itu (tax amnesty),” kata Sri Mulyani.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Pengusaha Bisa Dapat Pengurangan Pajak hingga 300 Persen, Ini Syaratnya

Menurut Ani, pada saat penyelenggaraan tax amnesty pertama, jumlah WP yang membayarkan pajaknya masih di bawah ekspetasi. Padahal, Presiden Jokowi sudah turun tangan langsung untuk mengkampanyekan program tersebut.

“Ternyata cuma 1 juta (wajib pajak yang ikut tax amnesty). At least itu sangat low dibanding taxpayer kita,” ucap dia.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak pada 1 April 2017, total pelaporan harta melalui tax amnesty mencapai Rp 4.855 triliun.

Deklarasi harta di dalam negeri masih mendominasi dengan total Rp 3.676 triliun. Sisanya yaitu deklarasi harta di luar negeri Rp 1.031 triliun dan harta yang dibawa pulang ke Indonesia (repatriasi) Rp 147 triliun.

Sementara, jumlah uang tebusan mencapai Rp 114 triliun, pembayaran tunggakan Rp18,6 triliun, dan pembayaran bukti permulaan Rp 1,75 trilun.

Baca juga: 31 Investor Diberi Tax Holiday, Ada yang dari Yurisdiksi Surga Pajak

Dengan demikian, total uang yang masuk ke kas negara mencapai Rp 135 triliun.

Perlu diketahui, pemerintah membuat sejumlah target meliputi dana deklarasi dalam dan luar negeri Rp 4.000 triliun, dana repatriasi Rp 1.000 triliun, dan uang tebusan Rp 165 triliun.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.