Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perang Dagang Memanas, Akankah Nasib Huawei Bertambah Buruk?

Kompas.com - 04/08/2019, 15:05 WIB
Fika Nurul Ulya,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gencatan senjata AS-China sejak pertemuan G20 di Jepang berakhir, perang dagang AS-China kembali memanas.

Presiden AS Donald Trump lagi-lagi berencana menampar tarif baru pada barang-barang China. Tarif yang dikenakan sekitar 10 persen atau senilai 300 miliar dollar AS yang berlaku secara efektif mulai 1 September mendatang.

Hal tersebut dapat mengancam penangguhan hukuman yang dijanjikan AS untuk perusahaan teknologi China, tentunya itu kabar buruk bagi Huawei yang sejak bulan Mei berada pada daftar hitam.

"Peningkatan ini meningkatkan risiko Trump mengingkari janjinya untuk menyelamatkan Huawei," kata para analis di Grup Eurasia dikutip CNN, Minggu (4/8/2019).

Namun, belum ada pihak yang mengetahui berapa lama lagi Huawei akan masuk ke daftar hitam. Pun dampak yang akan diterima Huawei akan lebih besar dibanding sebelum-sebelumnya atau justru sebaliknya.

Pasalnya untuk sementara ini, Trump tidak menyebut Huawei dalam cuitan di akun twitternya. Tapi, analis memperkirakan tarif akan naik kembali jika Trump mundur dari janjinya mengeluarkan lisensi untuk perusahaan AS yang memasok barangnya ke Huawei.

"Jika Trump mundur dari janji untuk mengeluarkan lisensi untuk pemasok Huawei AS, kemungkinan negosiasi mogok dan tarif yang dikenakan naik," ucap analis.

Huawei pun belum bersedia komentar mengenai tarif baru yang bakal dilayangkan Trump. Tapi perusahaan telah mengakui hal itu sangat merugikan bisnisnya. CEO Huawei Ren Zhengfei mengatakan penjualan ponsel pintar di luar China sudah anjlok 40 persen sejak tarif dilayangkan.

Ketua Huawei Liang Hua menambahkan, perusahaan memprediksi akan mengalami kesulitan di paruh ke dua tahun ini dan tahun depan.

"Perusahaan akan terus menghadapi kesulitan pada paruh kedua tahun ini dan tahun depan. Namun bisnis 5G kami adalah pemimpin global yang kuat saat ini. Tapi kampanye AS dapat memperlambat peluncuran 5G global kami," kata Liang Hua.

Untuk menekan imbas tarif Trump, Liang mengatakan perusahan telah memulihkan beberapa penjualan luar negeri yang hilang setelah larangan AS berlaku.

"Tetapi jika Trump tidak melonggarkan pembatasan pada perusahaan China, itu dapat menyalakan kembali kekhawatiran konsumen tentang membeli smartphone Huawei dan menciptakan ketidakpastian bagi operator seluler yang menjual perangkat," ujar Liang.

Larangan tersebut yang telah mencegah perusahaan seperti Google memasok sistem operasi Android dan aplikasi populer seperti Gmail dan Google Maps di ponsel keluaran terbaru Huawei.

Tak hanya Huawei, larangan Donald Trump sebetulnya juga berdampak pada perusahaan bisnis Amerika. Awal pekan ini, perusahaan chip asal AS seperti Qualcomm dan AMD (AMD) mencatatkan laba penjualan anjlok di kuartal terakhir, tak lain karena mereka tidak bisa menjual chip lagi ke Huawei.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com