Menhub: Seharusnya MRT dan KRL Punya Pembangkit Listrik Sendiri

Kompas.com - 05/08/2019, 20:33 WIB
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi di lingkungan Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2019). KOMPAS.com/Devina HalimMenteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi di lingkungan Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Aliran listrik yang padam pada 8 hingga 18 jam di kawasan Jakarta, Banten, dan Jawa Barat telah melumpuhkan beberapa transportasi massal.

Bahkan, commuter line dan MRT yang memang mengandalkan listrik untuk operasional harus mengevakuasi penumpangnya pada insiden yang terjadi Minggu, (4/8/2019).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, seharusnya perusahaan penyedia jasa transportasi umum memiliki pembangkit listrik sendiri.

"Saya sebenarnya sudah melakukan rekomendasi dari sejak dulu saya di Jakpro, bahwa kalau ada kegiatan strategis seperti bandara, MRT, kereta listrik, itu mesti punya pembangkit sendiri," ujar dia di Jakarta, Senin (5/8/2019).

Baca: Pelaku Ritel Mengklaim Rugi hingga Rp 100 Miliar akibat Pemadaman Listrik

Dengan demikian, maka perusahaan pengelola MRT dan commuter line, yaitu PT MRT Jakarta dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) memiliki cadangan listrik sendiri dan tidak hanya mengandalkan aliran listrik dari PLN.

Dia pun mencontohkan operasional Bandara Soekarno Hatta yang sudah memiliki cadangan listrik sendiri dengan menggunakan genset. Sehingga, ketika blackout terjadi seperti kemarin, pelayanan bandara tetap berjalan normal.

"Seperti di Soekarno Hatta, dia punya back up genset dan dia punya back up jaringan Jawa Bali sehingga double cover," ujar dia.

"Begitu juga MRT, apalagi sekarang ini sudah 60 mega watt, nanti kalau sampai tahap 2 itu sampai 130 mega watt, sehingga layak untuk MRT memiliki power plant sendiri sehingga tidak tergantung," ujar dia.

Tak hanya MRT, commuter line dan LRT menurutnya juga seharusnya memiliki sumber listrik sendiri.

Sebab, sebagai penyedia jasa transportasi umum yang diandalkan oleh masyarakat, perusahaan yang menaungi memiliki mitigasi risiko agar tak merugikan banyak orang.

Budi pun mengatakan bakal mengajukan usulan ini kepada Menteri Badan Usaha Milk Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X