Sementara itu, mantan Menteri Kooridnator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menambahkan, PLN memiliki aset yang besar. Di sisi lain, utangnya juga besar. Namun, perseroan selalu dituntut untuk menghasilkan return besar setiap kali menerbitkan obligasi.
"Ada klausal di situ return dalam dollar AS, PLN harus 11 persen. Kalau tidak, kreditur bisa menyatakan default," kata Rizal.
Rizal menambahkan, yang jadi persoalan, APBN tidak bisa terus memberi subsidi kepada PLN. Oleh karena itu, perseroan harus mencari cara untuk menekan biaya. Salah satunya, kata dia, bisa jadi dengan melakukan efisiensi anggaraan untuk pemeliharaan, terutama yang biaya pemeliharaannya mahal, seperti LNG plant di sekitar Muara Karang.
"Kedua, ada persoalan soal transmisi. Transmission loss PLN 9 persen, paling tinggi dari negara lain yang sekitar 3 persen," kata Rizal.
Baca juga: Tak Dampingi Jokowi ke PLN soal Listrik Padam, ke Mana Menteri Rini?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.