PLN Korbankan Anggaran Maintenance demi Dongkrak Laba?

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi VII DPR Fraksi PAN, Bara Hasibuan, mengatakan, rasio elektrifikasi di Indonesia cukup tinggi, mencapai 93 persen. Bahkan, di daerah yang listriknya padam pada Minggu (4/8/2019) memiliki rasio elektrifikasi yang tinggi.

Di Jawa Barat dan Banten, rasionya 100 persen. DKI Jakarta pun hampir seluruhnya terelektifikasi, yakni 99,9 persen.

Menurut Bara, yang menjadi persoalan adalah bagaimana Perusahaan Listrik Negara (PLN) merawat sistem kelistrikan tersebut.

Baca juga: Luhut: Presiden Jokowi Minta PLN Dipimpin yang Paham Teknologi

Bara menduga, PLN terpaksa menekan biaya maintenance untuk meningkatkan laba perseroan.

"Apakah betul budget buat maintenance PLN dikurangi buat semacam passion Menteri BUMN keuangan PLN bisa lebih sehat karena sebelumnya rugi terus?" kata Bara dalam program Sapa Indonesia Malam yang ditayangkan Kompas TV, Senin (5/8/2019) malam.

Sebagai informasi, tahun ini PLN memperoleh laba Rp 11,6 triliun pada 2018. Padahal, di kuartal III-2018, perseroan merugi Rp 18 triliun akibat anjloknya kurs.

Sementara untuk kuartal I-2019, PLN mencatat laba Rp 4,2 triliun. Bara mempertanyakan, apakah selama ini PLN hanya fokus pada peningkatan rasio elektrifikasi dan mengabaikan kualitas transisi sehingga pemadaman listrik serentak bisa terjadi.

"Apakah di situ dalam rangka meningkatkan profit itu sehingga terjadi budget cuts," kata Bara.

Baca juga: Intip Reaksi Pejabat Dunia saat Mati Listrik, Mohon Maaf hingga Mundur

"PLN kan yang mau kita lihat sebagai public service obligation, sebagai badan yang punya tanggung jawab tunggal buat distribusi listrik ke masyarakat," lanjut dia.

Sementara itu, mantan Menteri Kooridnator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menambahkan, PLN memiliki aset yang besar. Di sisi lain, utangnya juga besar. Namun, perseroan selalu dituntut untuk menghasilkan return besar setiap kali menerbitkan obligasi.

"Ada klausal di situ return dalam dollar AS, PLN harus 11 persen. Kalau tidak, kreditur bisa menyatakan default," kata Rizal.

Rizal menambahkan, yang jadi persoalan, APBN tidak bisa terus memberi subsidi kepada PLN. Oleh karena itu, perseroan harus mencari cara untuk menekan biaya. Salah satunya, kata dia, bisa jadi dengan melakukan efisiensi anggaraan untuk pemeliharaan, terutama yang biaya pemeliharaannya mahal, seperti LNG plant di sekitar Muara Karang.

"Kedua, ada persoalan soal transmisi. Transmission loss PLN 9 persen, paling tinggi dari negara lain yang sekitar 3 persen," kata Rizal.

Baca juga: Tak Dampingi Jokowi ke PLN soal Listrik Padam, ke Mana Menteri Rini?