DPR Desak Kementerian BUMN Segera Tetapkan Dirut PLN Definitif

Kompas.com - 06/08/2019, 16:03 WIB
Anggota Komisi VII fraksi Partai Nasdem, Kurtubi KOMPAS.com/DESY KRISTI YANTIAnggota Komisi VII fraksi Partai Nasdem, Kurtubi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VII DPR RI fraksi Partai Nasdem Kurtubi mendesak Kementerian BUMN untuk segera menetapkan direktur utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) secara definitif.

Pasalnya, setelah Sofyan Basir melepas jabatan Direktur Utama, hingga saat ini jabatan tersebut masih kosong dan hanya diisi oleh pelaksana tugas (Plt) direktur utama yang diganti sebanyak 3 kali.

Kurtubi, mengatakan langkah tersebut tidak tepat lantaran PLN tidak bisa disamakan dengan BUMN lainnya.

“Jangan disamakan PLN, Pertamina dengan BUMN yang lain. Ini pelaksana pasal 33 langsung, jadi enggak boleh ya di-treat PLN ini sama dengan BUMN yang lain,” ujar Kurtubi di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Baca juga: Luhut: Presiden Jokowi Minta PLN Dipimpin yang Paham Teknologi

Ia menyampaikan bahwa konstitusi ingin agar pergantian direksi tidak adilakukan secara asal-asalan.

“Pak Dirut ada masalah, enggak lama ganti Plt, beberapa lama ganti lagi Plt baru, ini kayak apa? Enggak boleh seperti ini PLN, perusahaan negara yang begitu penting,” kata Kurtubi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pucuk pimpinan PLN saat ini masih diemban Plt Direktur Utama Sripeni Inten Cahyani.

Sripeni baru diangkat menjadi Plt Direktur Utama PLN pada Kamis (2/8/2019) lalu. Artinya, saat kinerja PLN tengah disorot masyarakat akibat mati listrik pada Minggu (4/8/2019), Sripeni baru menjabat sebagai Plt Direktur Utama selama dua hari.

Baca juga: Saat Listrik Padam, Plt Dirut PLN Baru Menjabat Dua Hari

Sebelum Sripeni, jabatan Plt Direktur Utama PLN diduduki oleh Djoko Abumanan sejak 29 Mei 2019. Djoko dipilih sebagai Plt direktur utama setelah direktur utama definitif PLN, Sofyan Basir ditetapkan tersangka atas kasus dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 23 April 2019 lalu.

Oleh KPK, Sofyan diduga menerima janji pemberian fee terkait proyek pembangunan PLTU Riau-1.

Kasus ini muncul setelah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih saat menerima suap dari pemilik saham Blackgold Natural Resources Ltd Johannes Budisutrisno Kotjo.

Sofyan Basir pun terancam hukuman pidana 20 tahun atas kasus ini.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Penjelasan Kemenkop UKM Terkait Temuan BPK Terkait BPUM yang Tak Tepat Sasaran

Ini Penjelasan Kemenkop UKM Terkait Temuan BPK Terkait BPUM yang Tak Tepat Sasaran

Rilis
BRI Agro Buka Banyak Lowongan untuk S1, Ini Posisi dan Cara Mendaftarnya

BRI Agro Buka Banyak Lowongan untuk S1, Ini Posisi dan Cara Mendaftarnya

Work Smart
Ingin Kerja di Lembaga Internasional? UNDP Buka Lowongan untuk Lulusan S1 dan S2 Indonesia

Ingin Kerja di Lembaga Internasional? UNDP Buka Lowongan untuk Lulusan S1 dan S2 Indonesia

Work Smart
[POPULER MONEY] Garuda Tak Boleh Terbang ke Hong Kong | Kompensasi Rp 7,3 Triliun untuk Korban Boeing 737 MAX

[POPULER MONEY] Garuda Tak Boleh Terbang ke Hong Kong | Kompensasi Rp 7,3 Triliun untuk Korban Boeing 737 MAX

Whats New
Ini Insentif Pajak yang Diperpanjang Sri Mulyani Hingga Akhir Tahun

Ini Insentif Pajak yang Diperpanjang Sri Mulyani Hingga Akhir Tahun

Whats New
Penyaluran Kredit Perbankan Hingga Mei 2021 Masih Terkontraksi

Penyaluran Kredit Perbankan Hingga Mei 2021 Masih Terkontraksi

Whats New
Gandeng Swasta, Kemenhub Mulai Pengembangan Pelabuhan di Gorontalo Tahun Ini

Gandeng Swasta, Kemenhub Mulai Pengembangan Pelabuhan di Gorontalo Tahun Ini

Whats New
Cara Menambah Daya Listrik Berikut Rincian Biayanya

Cara Menambah Daya Listrik Berikut Rincian Biayanya

Whats New
Puncak BBI Berjalan Lancar, Telkom Hadirkan Beragam Dukungan Ekosistem Digital di Flobamora

Puncak BBI Berjalan Lancar, Telkom Hadirkan Beragam Dukungan Ekosistem Digital di Flobamora

Rilis
Riset NielsenIQ: Tingkat Konsumsi Naik, Tren Pemulihan di Tengah Pembatasan Sosial

Riset NielsenIQ: Tingkat Konsumsi Naik, Tren Pemulihan di Tengah Pembatasan Sosial

Whats New
Bank Dunia Rekomendasikan Indonesia Naikkan Tarif Cukai Rokok Untuk Dongkrak Pendapatan Negara

Bank Dunia Rekomendasikan Indonesia Naikkan Tarif Cukai Rokok Untuk Dongkrak Pendapatan Negara

Whats New
Ini Strategi Indonesia Hadapi Isu Transisi Dunia Pendidikan ke Dunia Kerja

Ini Strategi Indonesia Hadapi Isu Transisi Dunia Pendidikan ke Dunia Kerja

Rilis
Program Padat Karya Bidang Jalan dan Jembatan Serap 273.603 Tenaga Kerja

Program Padat Karya Bidang Jalan dan Jembatan Serap 273.603 Tenaga Kerja

Rilis
Tips Berbisnis Bagi Pemula Ala Bos Grab Indonesia

Tips Berbisnis Bagi Pemula Ala Bos Grab Indonesia

Whats New
Prudential Kukuhkan 40 Calon Pengusaha yang Ikut Program Kewirausahaan

Prudential Kukuhkan 40 Calon Pengusaha yang Ikut Program Kewirausahaan

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X