Bukan Potong Gaji, PLN Harusnya Pakai Dana Cadangan Untuk Kompensasi

JAKARTA, KOMPAS.com - PT PLN Persero tengah memutar otak untuk menutupi biaya ganti rugi perseroan kepada 2,9 juta pelanggannya yang terdampak pemadaman listrik total (blackout) pada Minggu (4/8/2019).

Adapun secara keseluruhan, biaya ganti rugi yang harus digelontorkan PLN mencapai Rp 839,88 miliar.

Direktur Pengadaan Strategis II PLN Djoko Rahardjo Abumanan mengatakan, salah satu caranya dengan memangkas gaji pegawai.

“Makanya harus hemat lagi, gaji pegawai dikurangi,” terangnya, Selasa (6/8/2019).

Pengamat Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi mengungkapkan, PLN tidak bisa menutup ongkos kompensasi dari pemangkasan gaji pegawai. Sebab, hal tersebut menurutnya tidak sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No 27 tahun 2017.

"Tidak benar justru menyalahi aturan yang ada. Kalau PLN memberikan kompensasi harus ada dasar hukumnya dalam hal ini Permen 27/2017," ujar dia ketika dihubungi Kompas.com.

Baca: PLN Kompensasi Konsumen dengan Pangkas Gaji Pegawai, Pantaskah?

Menurut dia, PLN seharusnya menggunakan dana baik dana operasional maupun dana cadangan yang berasal dari pendapatan laba serta dana eksternal dari pinjaman konsorsium perbankan dan global bond.

Tahun lalu, PLN telah mencatatkan laba sebesar Rp 11,6 triliun di 2018. Sedangkan pada tahun berjalan ini, PLN telah mencatatkan laba sebesar Rp 4,2 triliun.

"Memang selama ini PLN tidak menggunakan dana APBN, tetapi menggunakan dana internal yang dibentuk dari laba ditahun dan dana eksternal dari pinjman konsorsium perbankan dan global bond," ujar Fahry.

"Kompensasi bisa dari dana operasional atau dana cadangan, yang lebih bisa dipertanggungjawabkan," ujar dia.

Sebagai catatan, sebelumnya Djoko mengungkapkan PLN bakal memangkas insentif kepada karyawan dengan kinerja yang kurang baik untuk menambal biaya ganti rugi yang bakal dibayarkan kepada konsumen terdampak black out.

Insentif yang dipangkas tersebut di luar gaji pokok bulanan yang diberikan oleh perseroan kepada pegawai.

“Di PLN itu ada merit order. Kalau kerjanya enggak bagus, potong gaji. P2 yang diperhitungkan. P2 ini kalau prestasi dikasih, kalau enggak? Kaya gini nih kemungkinan kena semua pegawai,” bebernya.

Walaupun demikian, Djoko belum bisa mengungkapkan besaran dari pemangkasan insentif kinerja tersebut.

“Nanti lah lihat insentif kesejahteraan,” pungkasnya.