KOMPAS.com - Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker) terus melakukan upaya perlindungan pekerja migran dan keluarganya sejak keberangkatan dari desa asal.
Untuk mewujudkan itu maka butuh peran aktif hingga satuan unit pemerintahan terkecil, yakni pemerintah desa.
Pemerintah desa dibutuhkan karena mereka harus menyediakan layanan informasi, memberdayakan potensi desa, mengelola koperasi desa, hingga pendidikan anak-anak pekerja migran.
Oleh karena itu, untuk mendukung upaya ini Kemnaker sejak 2016 telah membangun Desa Migran Produktif (Desmigratif). Total hingga 2019 ini sudah ada 402 Desmigratif telah terbangun.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker, Khairul Anwar menjelaskan pembentukan Desmigratif merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan pelayanan perlindungan kepada calon Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Tak cuma solusi Desmigratif, kata dia, juga merupakan bentuk kepedulian serta kehadiran negara dalam urusan PMI.
"Program ini bersifat terkoordinasi dan terintegrasi antar kementerian atau lembaga dan pemangku kepentingan lainnya," katanya melalui rilis tertulis, Rabu (7/8/2019).
Ia pun mengajak seluruh pihak, baik lintas kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah untuk memberikan perhatian lebih terhadap program tersebut.
"Sudah saatnya kita bersama-sama bersinergi dan berinteraksi melihat (Desmigratif) ini sebagai program bersama," ujarnya.
Baca juga: Tingkatan Kompetensi Tenaga Kerja, Kemnaker Genjot Pendidikan Vokasi
Sementara itu, Sekjen Kementerian Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widiastuti mengatakan, program Desmigratif memiliki manfaat besar bagi pekerja migran dan keluarganya.
