Asyik, PNS 4.0 Bisa Kerja dari Rumah dan Dapat Single Salary...

Kompas.com - 09/08/2019, 07:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Perkembangan revolusi industri 4.0 membawa angin segar semangat perubahan. Tidak hanya dunia usaha, birokrasi pemerintahan juga tidak mau ketinggalan.

Bahkan, berbagai rencana sedang disiapkan oleh pemerintah agar para Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), bisa seirama dengan revolusi industri 4.0.

Apa saja rencana tersebut?

Salah satunya yakni terkait fleksibilitas dalam bekerja. Bila selama ini PNS banyak menghabiskan waktu bekerja di kantor, maka mungkin hal itu berubah.


Fleksibel

Saat ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengaku sedang membuat rencana agar PNS bisa bekerja lebih fleksibel, tidak melulu di kantor.

"Ciri-ciri ASN 4.0 itu lebih jeli, lebih akurat, lebih cepat nanti ada fleksibilitas dalam kerja," ujar Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB Setiawan Wangsaatmaja saat menjadi pembicara dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9, Jakarta, Kamis (8/8/2019).

"Jadi kami sedang rencanakan itu, kerja dari rumah bisa, kerja dari ujung sana juga bisa, nanti diatur bagaimana aturannya," sambungnya.

Fleksibilitas kerja dinilai menjadi hal penting menyusul akan terjadinya perubahan besar profil PNS pada 2024 mendatang.

Baca juga: Kemenpan RB Susun Rencana agar PNS Bisa Kerja dari Rumah

Saat itu, diperkirakan separuh PNS di Indonesia merupakan generasi yang sangat melek teknologi. Layanan masyarakat pun nantinya bisa terbantu dengan kehadiran teknologi.

Misalnya, tanda tangan dokumen untuk keperluan birokrasi tidak perlu seorang pejabat menandatangai satu per satu dokumen. Namun bisa dilakukan dengan tanda tangan digital sehingga prosesnya bisa lebih cepat.

Untuk menyambut PNS 4.0 itu, pemerintah sudah memulainya dengan proses rekruitmen PNS yang  menggunakan sistem komputer atau internet.

Dari hasil seleksi beberapa tahun itu, kata Setiawan, pemerintah sudah memiliki 572.000 pegawai yang melek teknologi. Adapun jumlah total ASN saat ini mencapai dari 4,3 juta orang.

Single Salary

Selain fleksibilitas kerja, perubahan juga mungkin terjadi dari sisi remunerasi PNS. Sebab, Kantor Staf Kepresidenan (KSP) sudah menyusun 8 usulan dalam upaya membangun manajemen talenta ASN di Indonesia.

Salah satu usulannya yakni membuat single salary untuk remunerasi PNS. Hal ini dinilai penting agar gap gaji PNS antar kementerian dan lembaga.

Single salary alias penggajian tunggal adalah penetapan besaran gaji tidak didasarkan pangkat dan golongan, melainkan penilaian kinerja.

Tanpa single salary, menajemen talenta PNS dinilai akan sangat berat terbangun. Sebab, sistem ini memungkinkan PNS bertalenta dari satu lembaga dimutasi atau dipindahkan ke lembaga lain.

Baca juga: KSP Munculkan Wacana Single Salary untuk ASN

"Karena kalau saya misal pindah kementerian itu merasa gajinya lebih kecil, enggak bisa, padahal perlu," kata Deputi II KSP Yanuar Nugroho.

Namun, detil skema single salary untuk PNS belum dijelaskan oleh KSP. Ini termasuk apakah berupa penyeragaman gaji dan tunjangan seusai tingkatan jabatan atau tidak.

Single salary juga akan disertai kebijakan lain. KSP mengusulkan perubahan materi-materi diklat PNS agar lebih sejalan dengan industri 4.0.

Sementara itu, Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, gap remunerasi PNS tidak hanya terjadi di tingkat pusat namun juga di daerah.

Hal ini terjadi karena belum adanya aturan yang bisa dijadikan patokan pemerintah daerah untuk mengatur besaran remunerasi PNS daerahnya masing-masing.

Baca juga: Wacana Single Salary ASN, Ini Kata Kemenpan RB

Oleh karena itu Kemenpan RB menilai perlu adanya peraturan pemerintah yang mengatur terkait pemberian gaji, tunjangan dan fasilitas untuk ASN sehingga bisa menjadi acuan Pemda.

Namun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) khawatir single salary justru mengembalikan anggapan PGPS atau Pintar Goblok Penghasilan Sama.

"Ini juga jangan sampai terjadi karena untuk mendapatkan remunerasi yang baik itu kan ada KPI-nya (key performance indicator)," Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto.

Kemenkeu justru menilai adanya batas bawah gaji PNS lebih penting dibandingkan kebijakan single salary yang dimunculkan oleh KSP.

Baca juga: Ketimbang Single Salary PNS, Kemenkeu Nilai Lebih Penting Gaji Batas Bawah

Bila konsep single salary berupa penyeragaman remunerasi PNS pada tingkatannya yang sama, maka akan menjadi beban untuk lembaga atau pemda yang kemampuan keuangannya berbeda-beda.

Apalagi nantinya, ungkap dia, ada rencana uang pensiun PNS akan berbasis dari take home pay.

Meski begitu, baik fleksibilitas maupun single salary PNS baru sekedar rencana dan usulan. Perlu waktu untuk menggodok dua hal tersebut sebelum mengambil keputusan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komisi IV DPR Minta Kementan Jujur soal Asal Penyebaran PMK Hewan Ternak

Komisi IV DPR Minta Kementan Jujur soal Asal Penyebaran PMK Hewan Ternak

Whats New
Satgas Waspada Investasi Kembali Temukan 100 Platform Pinjol Ilegal

Satgas Waspada Investasi Kembali Temukan 100 Platform Pinjol Ilegal

Whats New
Cara Klaim BPJS Ketenagakerjaan Online lewat HP di Aplikasi JMO

Cara Klaim BPJS Ketenagakerjaan Online lewat HP di Aplikasi JMO

Work Smart
Jangan Terjebak, Ini Modus yang Kerap Digunakan Pinjol Ilegal

Jangan Terjebak, Ini Modus yang Kerap Digunakan Pinjol Ilegal

Earn Smart
Lelang Lamborghini Gallardo GT3, Harga Mulai Rp 100 Juta

Lelang Lamborghini Gallardo GT3, Harga Mulai Rp 100 Juta

Spend Smart
Rupiah dan IHSG Kompak Melemah Pada Penutupan Perdagangan Hari Ini

Rupiah dan IHSG Kompak Melemah Pada Penutupan Perdagangan Hari Ini

Whats New
Permudah Warga Desa Berbelanja 'Online', Dagangan Hadirkan Layanan 'Same-Day Delivery'

Permudah Warga Desa Berbelanja "Online", Dagangan Hadirkan Layanan "Same-Day Delivery"

Rilis
Survei ABB Global: Industri Global Percepat Investasi Efisiensi Energi

Survei ABB Global: Industri Global Percepat Investasi Efisiensi Energi

Rilis
Syarat dan Cara Klaim JHT via Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan Online

Syarat dan Cara Klaim JHT via Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan Online

Work Smart
Gelar RUPST, Caturkarda Depo Bangunan Bakal Tebar Dividen Rp 35 Miliar

Gelar RUPST, Caturkarda Depo Bangunan Bakal Tebar Dividen Rp 35 Miliar

Whats New
Keran Ekspor CPO Dibuka, Harga Kelapa Sawit Naik

Keran Ekspor CPO Dibuka, Harga Kelapa Sawit Naik

Whats New
Mudik Lebaran 2022, Menhub: Jumlah Santunan Jasa Raharja Turun 50 Persen

Mudik Lebaran 2022, Menhub: Jumlah Santunan Jasa Raharja Turun 50 Persen

Whats New
Apresiasi Pertamina Jaga Stok BBM, Komisi Energi DPR: Jangan Sampai Ada Kelangkaan

Apresiasi Pertamina Jaga Stok BBM, Komisi Energi DPR: Jangan Sampai Ada Kelangkaan

Whats New
Penghapusan Nakes Honorer Bisa Berdampak ke Kinerja Puskesmas

Penghapusan Nakes Honorer Bisa Berdampak ke Kinerja Puskesmas

Whats New
Nasib Nakes Honorer Puskesmas, Gaji di Bawah UMR hingga Bekerja Sukarela

Nasib Nakes Honorer Puskesmas, Gaji di Bawah UMR hingga Bekerja Sukarela

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.