OJK Tunjuk Aftech sebagai Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjuk Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) sebagai Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD) di Indonesia. Hal ini tertuang dalam POJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

Penunjukan tersebut bertujuan untuk membangun sistem pengawasan Penyelenggara IKD secara efektif.

"Inovasi Keuangan Digital ini punya banyak manfaat positif, seperti meningkatkan inklusi dan literasi keuangan, dan memenuhi kesenjangan pembiayaan untuk UMKM. Tapi di sisi lain risikonya juga banyak," kata Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida di Jakarta, Jumat (9/8/2019).

Nurhaida menuturkan, saat ini perlu penerapan balanced regulatory framework, supaya sinergi optimal dengan Lembaga Jasa Keuangan dapat terbentuk dan perlindungan konsumen juga tetap terjaga.

Karena itu, penunjukan asosiasi ini akan mempermudah mekanisme koordinasi dan pengawasan IKD, serta diharapkan akan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dan membangun sinergi antar-penyelenggara IKD.

"Melalui pembentukan asosiasi, para Penyelenggara IKD akan mudah membentuk ekosistem keuangan digital karena terdiri dari anggota dengan berbagai model bisnis. Mereka bisa saling berinteraksi dan mendukung dalam menciptakan sektor keuangan digital yang sehat," tuturnya.

Baca: OJK Akan Gencarkan Pengawasan "Market Conduct" Pelaku Industri Keuangan

Dia menjelaskan, asosiasi yang kuat dan mengayomi dapat berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pengawasan penyelenggara IKD.

Kesungguhan Penyelenggara IKD dalam menjalankan code of conduct dan code of ethic akan menjamin penyelenggaraan layanan jasa keuangan digital yang bertanggung jawab dan memungkinkan terciptanya mekanisme pengawasan mandiri serta saling mengawasi antar-Penyelenggara IKD (self-control mechanism).

"Melalui mekanisme ini, OJK akan sangat terbantu dalam pengawasan Penyelenggara IKD. Hal ini juga merupakan pelaksanaan dari strategi pengawasan berbasis disiplin pasar," lanjutnya.

Dikatakan Nurhaida, pendekatan pengawasan melalui pembentukan asosiasi, merupakan prinsip pengaturan principle based regulation. Apalagi OJK hanya membuat garis besar pengaturan, sementara teknis dari pengaturan ini akan dibuat oleh para pelaku industri.

Karena itu asosiasi akan mengambil peranan penting untuk merumuskan standar industri dan mengembangkan operasional Asosiasi Penyelenggara IKD, termasuk pedoman perilaku model bisnis masing-masing anggota.

"Tugas dan wewenang Aftech sebagai Asosiasi Penyelenggara IKD diatur dalam SEOJK Penunjukan Asosiasi Penyelenggara IKD yang akan diterbitkan dan disampaikan ke publik dalam waktu dekat," lanjutnya.

Sampai Juli 2019, OJK telah memberikan status tercatat ke-48 Penyelenggara IKD yang nantinya akan diawasi secara market conduct oleh Aftech.