YLKI: Pemerintah Mesti Hapus PPn Moda Transportasi Udara

Kompas.com - 10/08/2019, 06:00 WIB
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi usai menghadiri seminar nasional soal polemik tiket pesawat di Jakarta, Jumat (9/8/2019). FIKA NURUL ULYAKetua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi usai menghadiri seminar nasional soal polemik tiket pesawat di Jakarta, Jumat (9/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ( YLKI) Tulus Abadi menganggap pemerintah harus berani menghapus tarif pajak ( PPn) moda transportasi udara baik berupa pajak tiket maupun pajak avtur.

Sebab, selama ini pemerintah hanya menekan-nekan maskapai penerbangan untuk menjual murah tiketnya namun PPn tidak dihapus.

"Pemerintah harus berani menghapus PPn pesawat, baik PPn tiketnya atau PPn avtur. Karena di seluruh dunia itu tidak dikenakan PPn. Hanya di Indonesia dikenakan PPn," kata Tulus Abadi di Jakarta, Jumat (9/8/2019).

Menurut Tulus, pemerintah tidak adil bila tak segara menghapus pajak moda transportasi udara. Pasalnya penghapusan PPn akan berkontribusi besar untuk keterjangkauan harga tiket pesawat.

"Pemerintah ini enggak fair, menekan-nekan tarif pesawat agar turun tapi maunya mendapatkan pendapatan yang signifikan dari PPn. Kalau ini diturunkan, ini signifikan sekali menurunkan harga tiket pesawat," ucap Tulus.

Selain menghapus PPn, Tulus juga menantang pemerintah untuk menghapus Tarif Batas Bawah (TBB). Dia berpendapat, peraturan seperti penentuan harga tiket pesawat seperti BB tidak pula diregulasi negara lain. TBB memang hanya dijadikan perlindungan untuk mencegah persaingan tidak sehat.

"Marena TBB itu siluman, tidak ada dalam UU penerbangan ketentuan TBB itu, jadi hanya untuk melindungi persaingan tidak sehat dari fenomena perang tarif bawah ataupun maskapai yang mengurangi maintenance untuk mengurangi tarif," ujarnya.

Namun, Tulus tak memungkiri penghapusan TBB akan memunculkan persaingan tidak sehat dari fenomena perang tarif bawah dan pengurangan maintenance pesawat. Tapi hal ini bisa dihindari dengan pengawasan dari pemerintah yang memang telah menjadi kewajibannya.

"Yang penting kalau soal safety ya pengawasan dari pemerintah. Kan tidak ada maskapai yang mau membuat celaka secara teori. Apa mereka berani bermain-main menggunakan komponen abal-abal untuk onderdilnya? Kan tidak," pungkas Tulus.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X