Jokowi Berikan Tunjangan bagi PNS Fungsional Kataloger, Ini Besarannya

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tunjangan kepada pegawai negeri sipil yang mempunyai jabatan fungsional kataloger.

Pemberian tunjangan itu berdasarkan pertimbangan untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional kataloger.

Seperti dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet, Senin (12/8/2019), pemerintah memandang perlu memberikan tunjangan jabatan fungsional kataloger yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaan.

Baca juga: Soal Bisa Kerja dari Rumah, Apa Kata PNS?

Atas pertimbangan tersebut, pada 26 Juli 2019 Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2019 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Kataloger.

“Pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional kataloger diberikan tunjangan kataloger setiap bulan,” kata Pasal 2 Perpres ini.

Adapun dana untuk tunjangan kataloger bagi PNS yang bekerja di pemerintah pusat menurut perpres ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sementara PNS yang bekerja di pemerintah daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pemberian tunjangan kataloger dihentikan apabila PNS diangkat dalam jabatan struktural, jabatan fungsional lain, atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Menaker Pastikan Pemerintah Sedang Matangkan Konsep Tunjangan PHK