Bappenas: Belanja Negara Belum Mampu Dorong Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diupayakan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ini termasuk ketika dana itu digunakan oleh kementerian/lembaga (K/L) untuk program-program kerjanya.

Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Boediastoeti Ontowirjo mengatakan, pihaknya telah melakukan riset dan kajian atas pemanfaatan APBN yang diharap berdampak pada perekonomian.

Data pada 2011 hingga 2018 menunjukkan pengeluaran belanja negara yang dilakukan pemerintah yang besar belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Baca juga: APBN Harus Efektif Dongkrak Pembangunan Ekonomi Indonesia

"Apakah metode dan rancangan sudah refleksikan apa yang diharapkan sebagai belanja kualitas? Peningkatan belanja kementerian lembaga belum meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara optimal," kata Boediastoeti dalam diskusi di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (12/8/2019).

Boediastoeti menuturkan, berdasarkan hasil studi yang dilakukannya seharusnya setiap peningkatan anggaran belanja K/L sebesar 1 persen akan memberikan berdampak pada pertumbuhan ekonomi sebesar 0,06 persen.

Kemudian pada 2017 hingga 2018, terjadi peningkatan anggaran belanja pemerintah pusat sebesar 11 persen, namun realisasi porsi pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 0,24 persen, meleset dari target.

"Secara potensi 2017 sampai 2018 (perekonomian) kita bisa tumbuh 0,66 persen. Tapi faktanya tumbuh 0,24 persen," tuturnya.

Baca juga: Sri Mulyani: Anggaran Pendidikan 20 Persen dari APBN Hasilnya Tak Memuaskan...

Menurut dia, sejatinya potensi tersebut bisa dimaksimalkan dengan beberapa upaya perbaikan. Misalnya seperti pendalaman instrumen belanja yang produktif, perbaikan akuntabilitas, dan transparansi dalam tata kelola belanja negara.

Sehingga, dampak dari peningkatan anggaran yang dikucurkan terlihat dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

"Harus ada koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah ya tentunya," paparnya.

Sementara itu, Staf Ahli Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Priambodo menambahkan, APBN harus digunakan dengan secara efektif, sebab angkanya dari tahun ke tahun terus meningkat.

"Tetapi efektivitasnya masih banyak beranggapan perlu ditingkatkan," kata Bambang.