Ibu Kota Pindah, Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Andalkan KPBU

Kompas.com - 12/08/2019, 15:16 WIB
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro memberikan penjelasan dalam penutupan sebuah diskusi di Kantor PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (12/8/2019). MURTI ALI LINGGAMenteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro memberikan penjelasan dalam penutupan sebuah diskusi di Kantor PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (12/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memutuskan akan memindah ibu kota negara ke Pulau Kalimantan. Pembangunan "Ibu Kota Baru" ini akan dimulai sejak 2021 dan sehingga sudah bisa pindah pada 2024 mendatang.

Lantas dari mana sumber dana pembangunan infrastruktur di ibu kota baru itu?

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pembiayaan pembangunan ibu kota baru dengan menerapkan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

KPBU sendiri ialah kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur bertujuan untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya. 

"Intinya datang dari KPBu, investasi langsung swasta-BUMN dan pemanfaatan aset," kata Bambang di Kantor PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (12/8/2019).

Bambang menjelaskan, pemanfaatan aset itu bisa saja dilakukan lewat  Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk mendapatkan suntikan dana. Apalagi, jenis PNBP ini diatur dalam Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Jadi kalau ada (dana) APBN itu adalah APBN yang sumbernya sudah jelas dari aset," ungkapnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca: Begini Rancangan Ibu Kota Baru hingga Tahun 2045

Dia mengungkapkan, untuk pembiayaan ini tidak perlu dirumuskan sedemikian rupa dalam anggaran. Pasalnya, ini tergantung kapan pemerintah mau mengundang pihak swasta untuk terlibat.

"Kenapa harus dirumuskan? nanti tergantung kita mulai mengundang paritispasi investasinya kapan. Kan di PNBP sifatnya," tambahnya.

Meskipun demikian, Menteri Bappenas tidak menyebutkan berapa dana yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur di ibu kota baru nanti. Termasuk apakah sudah ada swasta atau BUMN yang mulai dilibatkan.

Sebelumnya, telah Bambang mengungkapkan pada tahap awal di lokasi terpilih akan dibangun terlebih dahulu pusat pemerintahan. Mulai dari kantor pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

“Yang terpenting adalah pada 2024 kita memulai proses pemindahan tersebut, karenanya zona  intinya pusat pemerintahan  dengan luas sekitar 2.000 hektar,” ujar Bambang di Jakarta, Kamis (1/8/2019).

Setelah pusat pemerintahan dipindahkan, kawasan ibu kota baru akan diperluas hingga 40.000 hektar. Perluasan itu direncanakan dilakukan pada 2025-2029.

Pada periode itu, akan dibangun perumahan untuk ASN, diplomatic compound, fasilitas pendidikan dan kesehatan, universitas, high tech industry, pusat riset dan penelitian, tempat pertemuan, pusat olahraga serta pusat perbelanjaan.

“Termasuk dari masukan sebelumnya untuk membangun fasilitas markas militer. (Angkatan) darat, laut dan udara di daerah sekitar ibu kota baru,” kata Bambang.

Lokasi untuk ibu kota baru semakin mengerucut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut ibu kota baru akan dipindah ke pulau Kalimantan.

Lalu dalam rapat kabinet di Istana pada Selasa (6/8/2019) telah diputuskan bahwa ada tiga provinsi di pulau Kalimantan yang layak menjadi lokasi ibu kota baru.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.