Menteri Bappenas Soroti Penggunaan APBN yang Sudah Dekati Rp 2.500 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus diefektifkan.

"Jumlah anggaran yang meningkat secara nominal, di mana posisi hari ini menyentuh atau mendekati Rp 2.500 triliun. Kita bayangkan sebuah jumlah besar, tapi kita pertanyakan apakah alokasi belanja tersebut sudah tepat sasaran?" kata Bambang dalam penutupan seminar di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (12/8/2019).

Bambang menjelaskan, saat ini ruang gerak atau fiskal space pemerintah tidaklah luas. Pasalnya sudah ada belanja rutin dan mengikat yang tidak bisa ditinggalkan. Seperti belanja pegawai, transfer daerah, pembayaran bunga utang atau kewajiban anggaran 20 persen untuk pendidikan dan lainnya.

"Ketika berbicara mengenai berapa ruang fiskal dan kemampuan investasi pemerintah? jawabanya tidak banyak. Karena sudah banyak yang menjadi pengalokasian tadi," ujarnya.

"Maka pembahasan belanja berkualitas jadi relevan karena anggaran yang tetap terbatas. Banyak yang sudah dikategorikan belanja mengikat," tambahnya.

Dia mengungkapkan, keberadaan APBN tidak hanya ditujukan untuk menjalankan roda pemerintahan. Bagaimanapun, APBN punya peran lebih sekedar itu, yakni sebagai pendorong dan penggerak ekonomi.

"Tidak harus langsung dan segala galanya, tapi pemerintah harus bisa fasilitasi dan berperan sebagai pihak yang diberikan stimulasi," ungkapnya.

Baca: Kenaikan Gaji PNS dan TNI-Polri Sebabkan APBN Defisit Rp 342 Triliun?

Karena itu, Menteri Bappenas berharap penggunaan APBN di tataran kementerian/lembaga (KL) dan lainnya harus berkualitas. Sehingga, pemanfaatannya dapat berdampak dan berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Tanah Air.

"Di sinilah, analisa mengenai per jenis belanja menjadi penting," sebutnya.

Sebelumnya, Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter Kementerian PPN/Bappenas Boediastoeti Ontowirjo mengatakan, pihaknya telah melakukan riset dan kajian atas pemanfaatan APBN yang berdampak pada ekonomi.

Namun data pada 2011 hingga 2018 menunjukkan pengeluaran belanja negara yang dilakukan pemerintah yang besar belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

"Apakah metode dan rancangan sudah refleksikan apa yang diharapkan sebagai belanja kualitas? Peningkatan belanja kementerian lembaga belum meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara optimal," kata Boediastoeti terpisah.

Boediastoeti menuturkan, berdasarkan hasil studi yang dilakukannya seharusnya setiap peningkatan anggaran belanja K/L sebesar 1 persen akan memberikan berdampak pada pertumbuhan ekonomi sebesar 0,06 persen.

Kemudian pada 2017 hingga 2018, terjadi peningkatan anggaran belanja pemerintah pusat sebesar 11 persen, namun realisasi porsi pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 0,24 persen.