Bappenas: Belanja Barang Lebih Efektif Dorong Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk belanja barang berperan lebih besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jika dibandingkan belanja modal dan pegawai.

Hal ini terungkap dari hasil kajian yang dilakukan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) terhadap data belanja kementerian/lembaga (KL) pada periode APBN 2016-2017. 

Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter Kementerian PPN/Bappenas Boediastoeti Ontowirjo, mengungkapkan, setiap satu persen kenaikan belanja barang bisa meningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,08 persen.

Tren itu lebih besar jika dibanding dengan belanja modal dan belanja pagawai, yakni masing-masing 0,03 persen dan 0,01 persen. "Elastisitas belanja barang tertinggi," kata Boediastoeti di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (12/8/2019). 

Baca juga: Menteri Bappenas Soroti Penggunaan APBN yang Sudah Dekati Rp 2.500 Triliun

Boediastoeti menjelaskan, tidak semua belanja barang memberikan dampak secara signifikan. Sebab, dampak positif belanja barang tersebut dipengaruhi tren belanja barang produktif yang nominalnya semakin meningkat. 

Dalam kajian Bappenas tersebut, setidaknya ada dua belanja barang yang termasuk produktif yaitu peningkatan belanja alat mesin pertanian (alsintan) dan input produksi yang merupakan program dari Kementerian Pertanian (Kementan) .

"Tiap satu persen belanja ini, berkontribusi 0,33 persen peningkatan subsektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian di daerah," sebutnya.

Dia menambahkan, belanja yang produktif kedua ialah belanja pengadaan kapal pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Ini terbukti dari setiap satu persen belanjanya berkontribusi sebesar 0,13 persen peningkatan subsektor perikanan di daerah.

Baca juga: APBN Harus Efektif Dongkrak Pembangunan Ekonomi Indonesia

Karena itu Bappenas mendorong ke depannya tiap KL menggunkan dananya untuk belanja barang yang produktif. Ujungnya, keputusan itu mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat kemiskinan dan mengurangi ketimpangan intradaerah.

"Dengan begitu belanja negara menjadi lebih berkualitas," imbuhnya. 

Melihat fakta tersebut, Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro pun meminta KL dan instansi lainnya untuk mengefektifkan penggunaan Anggaran APBN. Sebab, dari pembelajaran yang berkualitas akan memberikan dampak baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Jumlah anggaran yang meningkat secara nominal, di mana posisi hari ini menyentuh atau mendekati Rp 2.500 triliun. Kita bayangkan sebuah jumlah besar, tapi kita pertanyakan apakah alokasi belanja tersebut sudah tepat sasaran?" kata Bambang terpisah.

Bambang menjelaskan, saat ini ruang gerak fiskal atau fiscal space pemerintah tidaklah luas. Pasalnya, sudah ada belanja rutin dan mengikat yang tidak bisa ditinggalkan.

Seperti belanja pegawai, transfer daerah, pembayaran bunga utang atau kewajiban anggaran 20 persen untuk pendidikan dan lainnya.

Baca juga: Sri Mulyani: Anggaran Pendidikan 20 Persen dari APBN Hasilnya Tak Memuaskan...

"Ketika berbicara mengenai berapa ruang fiskal dan kemampuan investasi pemerintah? Jawabanya tidak banyak. Karena sudah banyak yang menjadi pengalokasian tadi," ujarnya.

"Maka pembahasan belanja berkualitas jadi relevan karena anggaran yang tetap terbatas. Banyak yang sudah dikategorikan belanja mengikat," tambah dia.