Soal Wacana Taksi Online Bebas Ganjil Genap, Ini Tanggapan Organda

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memperluas ganjil genap di 16 rute.

Pemprov DKI Jakarta akan melakukan sosialisasi hingga nantinya pada 9 September 2019 dilakukan penindakan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sempat menyatakan agar taksi online bisa beroperasi seperti halnya taksi pada umumnya. Dengan kata lain taksi online tidak dikenakan sanksi ganjil genap.

"Kalau taksi biasa boleh, mestinya mereka boleh juga, itu yang saya sampaikan equality," katanya di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Minggu (11/8/2019).

Menyikapi pernyataan Kemenhub, DPP Organda lewat Sekjen Ateng Aryono menuturkan agar Menhub mempertimbangkan kembali azas “equality”.

Baca juga: Asosiasi Minta Kendaraan Berbahan Bakar Gas Bebas dari Aturan Ganjil Genap

"Pemerintah jika ingin memberlakukan peraturan yang equal soal ganjil genap pada taksi online atau kategori Angkutan Sewa Khusus (ASK), seharusnya pemerintah juga memberlakukan plat kuning seperti angkutan jalan raya pada umumnya," kata Ateng dalam keterangannya, Selasa (13/8/2019).

Hal yang paling mendasar yang perlu di inisiasi oleh Kemenhub, sebut Ateng, adalah bagaimana mengintegrasikan dan konektivitas jalan raya dengan moda transportasi lainya. Ini agar terwujud industri angkutan jalan raya yang berkelanjutan.

Jika ganjil genap tidak diberlakukan untuk taksi online, tidak menutup kemungkinan beberapa pemilik mobil nantinya mendaftarkan diri ikut taksi online hanya sekedar lolos dari aturan.

DPP Organda juga mengapresiasi kebijakan Gubernur DKI Jakarta terkait perluasan ganjil genap dengan pertimbangan kualitas udara.

Baca juga: Menhub Ingin Taksi Online Tidak Kena Aturan Ganjil Genap

"Namun pemerintah DKI tidak bisa mengontrol kuota pengemudi yang beroperasi dan hanya para aplikator bisa mengontrol lewat sistem algoritmanya," terang Ateng.

Ia menyebut, Kemenhub harus serius memperhatikan layanan transportasi jalan raya di berbagai daerah dengan tujuan akhir pengeluaran masyarakat dapat ditekan untuk mobilitas kesehariannya.

"Pastinya negara juga diuntungkan dengan hemat BBM, penurunan angka kecelakaan dan kemacetan lalu lintas di beberapa kota bisa terselesaikan," tutur Ateng.