Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Butuh Sinergitas Pusat dan Daerah untuk Sukseskan Pembangunan SDM

Kompas.com - 14/08/2019, 18:50 WIB
Alek Kurniawan

Penulis

KOMPAS.com – Pemerintah mulai fokus dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) mulai 2019. Untuk mendukung hal tersebut berjalan dengan sukses, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan untuk membangun sinergitas antara pusat dan daerah.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker Khairul Anwar mengatakan, capaian atau keberhasilan pembangunan nasional bidang ketenagakerjaan akan terwujud apabila terbangun sinergitas antara kedua lini tersebut.

Hal itu ia ucapkan saat memberikan arahan kebijakan Kemnaker dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan di Yogyakarta, Selasa (13/8/2019).

"Marilah membangun sinergitas secara baik dengan komitmen yang tinggi antara pusat dan daerah. Untuk mencapai hasil tugas yang maksimal, team work menjadi suatu keharusan dan tak ada lagi sekat-sekat," kata Sekjen Khairul melalui rilis tertulis, Rabu (14/8/2019).

Baca juga: Kemnaker: Tingkatkan Daya Saing Pekerja Migran agar Tak Tertinggal

Khairul menegaskan perencanaan pembangunan ketenagakerjaan secara makro dikeluarkan oleh Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang).

Namun, saat diimplementasikan atau dijabarkan oleh seluruh sektor kerja teknis, maka hal sudah termasuk perencanaan pembangunan ketenagakerjaan secara mikro.

“Sedangkan, Sekretariat hanya mengkoordinasi untuk memastikan bahwa perencanaan satu unit teknis dengan unit teknis lainnya terintegrasi agar target utama yang ditetapkan bisa tercapai dengan baik,” jelasnya.

Sekjen Khairul menambahkan, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda), Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan penuh dalam menyusun rencana strategi (Renstra) bidang ketenagakerjaan.

"Jadi diperlukan sinergitas dengan Pemda. Kita akan lakukan pertemuan untuk memastikan apa yang dilakukam Pemda betul-betul searah dengan apa yang sudah ditetapkan atau direncanakan oleh Diektorat Jenderal (Ditjen) teknis kementerian," katanya.

Berkolaborasi

Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan (Kabarenbang) Kemnaker Tri Retno Isnaningsih mengungkapkan hal senada.

Menurutnya, capaian atau keberhasilan pembangunan nasional bidang ketenagakerjaan akan terwujud apabila seluruh lapisan masyarakat Indonesia berkolarabosi secara Pentahelix.

Maksudnya adalah adanya kerja sama atau sinergi dari Academic, Bussines, Community, Government, dan Media (ABCGM) yang akan memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional.

"Hal ini sejalan dengan visi Indonesia lima tahun ke depan yang menitikberatkan pembangunan infrasrtuktur, pembangunan SDM, investasi, reformasi birokrasi, dan pemggunaan APBN yang fokus serta tepat sasaran," kata Tri Retno.

Baca juga: Tingkatkan Perlindungan Pekerja Migran, Kemnaker Galakkan Desmigratif

Dalam sambutannya, Tri Retno juga mengatakan pihaknya terus melakukan peningkatan kinerja dalam menjawab berbagai isu strategis ketenagakerjaan saat ini.

Di antaranya melalui peningkatan capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan.

Namun, kesuksesan pembangunan ketenagakerjaan tidak akan mudah tercapai jika dilakukan secara parsial tanpa sinergi antarstakeholder.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Andung Prihadi Santoso berharap rekomendasi yang dihasilkan dalam Rakor memiliki nilai tambah untuk menyelesaikan masalah-masalah ketenagakerjaan.

Mudah-mudahan rekomendasi Rakor menjadi rekomendasi yang sifatnya solutif untuk permasalahan ketenagakerjaan ke depan," harapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Whats New
[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

Whats New
Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Whats New
Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Whats New
Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

Whats New
Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Whats New
Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Whats New
Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Whats New
OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

Whats New
OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

Whats New
Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Whats New
Produk Petrokimia Gresik Sponsori Tim Bola Voli Proliga 2024

Produk Petrokimia Gresik Sponsori Tim Bola Voli Proliga 2024

Whats New
OJK Sebut Perbankan Mampu Antisipasi Risiko Pelemahan Rupiah

OJK Sebut Perbankan Mampu Antisipasi Risiko Pelemahan Rupiah

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com