KILAS

Butuh Sinergitas Pusat dan Daerah untuk Sukseskan Pembangunan SDM

Kompas.com - 14/08/2019, 18:50 WIB
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker Khairul Anwar mengatakan, capaian atau keberhasilan pembangunan nasional bidang ketenagakerjaan akan terwujud apabila terbangun sinergitas antara pusat dan daerah. Dok. Humas KemnakerSekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker Khairul Anwar mengatakan, capaian atau keberhasilan pembangunan nasional bidang ketenagakerjaan akan terwujud apabila terbangun sinergitas antara pusat dan daerah.

KOMPAS.com – Pemerintah mulai fokus dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) mulai 2019. Untuk mendukung hal tersebut berjalan dengan sukses, Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker) menyatakan untuk membangun sinergitas antara pusat dan daerah.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker Khairul Anwar mengatakan, capaian atau keberhasilan pembangunan nasional bidang ketenagakerjaan akan terwujud apabila terbangun sinergitas antara kedua lini tersebut.

Hal itu ia ucapkan saat memberikan arahan kebijakan Kemnaker dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan di Yogyakarta, Selasa (13/8/2019).

"Marilah membangun sinergitas secara baik dengan komitmen yang tinggi antara pusat dan daerah. Untuk mencapai hasil tugas yang maksimal, team work menjadi suatu keharusan dan tak ada lagi sekat-sekat," kata Sekjen Khairul melalui rilis tertulis, Rabu (14/8/2019).

Baca juga: Kemnaker: Tingkatkan Daya Saing Pekerja Migran agar Tak Tertinggal

Khairul menegaskan perencanaan pembangunan ketenagakerjaan secara makro dikeluarkan oleh Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang).

Namun, saat diimplementasikan atau dijabarkan oleh seluruh sektor kerja teknis, maka hal sudah termasuk perencanaan pembangunan ketenagakerjaan secara mikro.

“Sedangkan, Sekretariat hanya mengkoordinasi untuk memastikan bahwa perencanaan satu unit teknis dengan unit teknis lainnya terintegrasi agar target utama yang ditetapkan bisa tercapai dengan baik,” jelasnya.

Sekjen Khairul menambahkan, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Pemda), Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan penuh dalam menyusun rencana strategi (Renstra) bidang ketenagakerjaan.

"Jadi diperlukan sinergitas dengan Pemda. Kita akan lakukan pertemuan untuk memastikan apa yang dilakukam Pemda betul-betul searah dengan apa yang sudah ditetapkan atau direncanakan oleh Diektorat Jenderal (Ditjen) teknis kementerian," katanya.

Berkolaborasi

Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan (Kabarenbang) Kemnaker Tri Retno Isnaningsih mengungkapkan hal senada.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X