[POPULER MONEY] Valuasi Go-Jek Lebihi Garuda | Hoaks Lowongan CPNS

JAKARTA, KOMPAS.com - Meski relatif masih baru berdiri, platform transportasi online Go-Jek memiliki valuasi yang lebih besar ketimbang maskapai Garuda Indonesia yang telah eksis sejak puluhan tahun.

Hal itu karena Go-Jek memiliki intangible assets yang lebih besar dibandingkan dengan Garuda. Berita tersebut menjadi yang terpopuler sepanjang hari kemarin, Rabu (14/8/2019).

Berita lainnya yang juga masuk terpopuler adalah hoaks lowongan CPNS yang akan dibuka Oktober 2019. Adapun berita-berita terpopuler kemarin adalah sebagai berikut:

1. Valuasi Gojek Lebih Besar dari Garuda, Ini Sebabnya

Berdasarkan data CB Insight, beberapa investor telah menyuntikkan dana kepada Gojek hingga mampu menyandang status decacorn, yang bervaluasi 10 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 142 triliun. Hal ini membuat valuasi Gojek 14 kali lipat dari kapitalisasi pasar maskapai Garuda Indonesia yang berada di angka Rp 11,07 triliun.

Lantas, mengapa valuasi Gojek lebih besar dibanding Garuda, padahal Garuda memiliki 142 pesawat dan aset senilai 4,5 miliar dollar AS. Sementara Gojek tak memiliki satu pun motor untuk mengoperasikan bisnisnya.

Akademisi dan Guru Besar Universitas Indonesia Rhenald Kasali mengatakan, valuasi Gojek lebih besar karena analisis bisnis di era digital sudah berubah. Saat ini, aset tak lagi tangible seperti yang dimiliki Garuda Indonesia. Ada aset intangible yang tak bisa diukur dan dicatat pada balance sheet akuntansi seperti yang dimiliki Gojek.

"Gojek tak punya satu pun motor, tapi valuasinya melebihi Garuda. Apa asetnya? Intangible, bentuknya seperti brand, skill, inovasi, dan keterampilan yang akhirnya menciptakan platform berbasis ekosistem," kata Rhenald Kasali di Jatiwarna, Bekasi, Selasa (13/8/2019). Adapun aset intangible adalah aset yang tidak bisa dijamin perbankan, tapi melekat di diri seseorang ataupun pelaku usaha, yaitu keterampilan, inovasi, ide, dan sebagainya. Selengkapnya silakan baca di sini.

2. Bantu UMKM Go Online, Ralali.com Gerakkan Ratusan Ribu Agen

Pemerintah mendorong UMKM bersaing di skala nasional maupun global dengan go online. Sejalan dengan misi pemerintah tersebut, platform marketplace business to business (B2B) Ralali.com saat ini telah menaungi lebih dari 600.000 UMKM. Adapun target pemberdayaan 1 juta UMKM dalam 4 bulan ke depan.

Chief Operations Officer (COO) Ralali.com, Alexander Lukman menuturkan, pihaknya telah menyediakan berbagai akses dan konektivitas yang relevan bagi para pelaku usaha.

"Pelaku UMKM Indonesia memiliki semangat dan antusiasme yang tinggi untuk berkembang, hal ini dibuktikan dengan terus bertambahnya pelaku UMKM yang bertransaksi dan memenuhi kebutuhan usahanya melalui platform digital," kata Alex dalam keterangannya, Rabu (14/8/2019).

Ralali.com menyikapi hal ini dengan memfasilitasi UMKM di Indonesia dengan menghadirkan infrastruktur teknologi secara holistik bagi pelaku UMKM. "Kami sediakan sepenuhnya mulai dari kebutuhan barang dan jasa, pembayaran, pendanaan dan pembiayaan, logistik pengiriman, hingga berinteraksi dan bertransaksi di dalam satu platform," ujarnya.

Inovasi tersebut dibantu dengan hadirnya platform digital BIG Agent yang berperan membantu pelaku UMKM terhubung dengan berbagai solusi kebutuhan usaha yang kompleks.

Kendala pelaku UMKM dapat tersingkap dengan tepat dan efektif melalui kinerja BIG Agent, yang memberikan layanan survei pasar, promosi dan akuisisi (penjualan) bagi pelaku UMKM. Selengkapnya silakan baca di sini.

3. BKN Bantah Ada Lowongan 150.000 CPNS yang Dibuka Oktober 2019

Badan Kepegawaian Nasional (BKN) membantah adanya kabar rekrutmen calon pegawai negeri sipil ( CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK) pada Oktober 2019 mendatang. Di media sosial beredar kabar bahwa akan ada rekrutmen CPNS dan PPPK yang akan dibuka mulai 23 Oktober 2019. Dalam pesan berantai tersebut disebutkan pemerintah akan membuka sebayak 150.000 lowongan.

Rekrutmen teerdiri dari 100.000 tenaga guru (SD, SMP, SMU/SMK) dan 50.000 untuk tenaga kesehatan (Dokter, Bidan, Perawat, dan lain-lain). Adapun lulusan yang akan direkrut mulai dari tingkatan pendidikan lulusan SMU/SMK, D-III, D-IV & S-1 dari berbagai jurusan.

Persyaratannya untuk CPNS berusia 20 sampai 35 tahun dan untuk PPPK berusia 35 sampai 58 tahun. Dalam pesan berantai itu juga dimuat soal persyaratan dokumen yang harus disiapkan para peserta yang ingin mengikuti tes CPNS tahap kedua tersebut. Menanggapi hal itu, Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Ridwan membantah hal tersebut. Selengkapnya silakan baca di sini.

4. BPJS Ketenagakerjaan Kaji Program Pesangon PHK

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bakal mengkaji usulan penambahan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Dikutip dari Kontan.co.id, Rabu (14/8/2019), tambahan program ini merupakan usulan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

JKP adalah program pemberian pesangon saat terjadi pemutusan hubungan kerja ( PHK) karyawan.

"Kami sedang melakukan kajian penambahan program jaminan tersebut," kata Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto baru-baru ini.

Selama ini, kewajiban pemberian pesangon PHK menjadi tanggungan pengusaha. Aturan mainnya tertuang dalam Pasal 156 Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Selain JKP, Kementerian Ketenagakerjaan mengusulkan agar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menambah satu program jaminan lagi. Yakni, Program Jaminan Pelatihan dan Sertifikasi (JPS).

Saat ini, Agus mengatakan, Program JPS sudah tahap uji coba. BPJS Ketenagakerjaan sedang melakukan proyek percontohan di Provinsi DKI Jakarta dan Banten. Selengkapnya silakan baca di sini.

5. Jokowi Akan Umumkan Lokasi Ibu Kota Baru 16 Agustus Ini?

Presiden Joko Widodo akan mengumumkan kota yang akan dipilih menjadi ibu kota Indonesia yang baru menggantikan Jakarta pada 16 Agustus 2019 mendatang.

“Iya, mudah-mudahan (akan diumumkan ibu kota baru pada 16 Agustus 2019),” ujar Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko di Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Saat ditanyai apakah Jokowi akan mengumumkan hal tersebut saat pidato kenegaraan di Gedung DPR/MPR RI, Moeldoko belum bisa memastikannya. Namun menurut Moeldoko, Presiden Jokowi telah memerintahkan menteri-menteri terkait untuk melakukan pembahasan lebih rinci lagi terkait pemilihan ibu kota baru tersebut.

“Belum tahu pasti, karena kemarin perintahnya kepada para menteri untuk dilakukan analisa yang lebih dalam lagi,” kata Mantan Panglima TNI itu.

Dikonfirmasi secara terpisah, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro pun tak membantah dan tak membenarkan soal pengumuman lokasi ibu kota baru akan dilakukan pada 16 Agustus besok. “Nanti yang akan mengumumkan Presiden (Jokowi),” kata Bambang. Selengkapnya silakan baca di sini.