Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Naik, 4 Sektor Ini Jadi Fokus

JAKARTA, KOMPAS.com - Belanja pemerintah pusat dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 naik sebesar 9,4 persen menjadi Rp 1.670 triliun rupiah dari Rp 1.527,2 triliun di tahun 2019.

Fokus belanja pemerintah pusat tahun 2020 adalah untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah yang efisien dan efektif.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, fokus belanja tersebut dialokasikan untuk 4 sektor, yakni anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, anggaran perlindungan sosial, dan anggaran infrastruktur.

"Anggaran belanja pemerintah untuk pendidikan mencapai Rp 505,8 triliun, fokusnya ke SDM yang berkualitas, seperti peningkatan produktifitas dan daya saing, perluasan akses pendidikan, peningkatan skill, entrepreneurship, perluasan ICT, dan dukungan kegiatan penelitian," kata Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Nota keuangan dan RAPBN di Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Baca juga: Ini 10 Kementerian/Lembaga dengan Anggaran Terbesar

Sementara itu, anggaran kesehatan pada RAPBN 2020 mencapai Rp 132,2 triliun. Yang menjadi fokusnya antara lain percepatan pengurangan stunting, penguatan promotif preventif, dan melanjutkan program Jaminan Kesehatan Sosial (JKN) khususnya BPJS Kesehatan.

Adapun anggaran perlindungan sosial akan mencapai Rp 385,5 triliun dengan fokus mengakselerasi pengentasan kemiskinan, peningkatan akurasi data dan perbaikan mekanisme penyaluran, sinkronisasi antar program, dan subsidi yang tepat sasaran.

"Sedangkan infrastruktur mencapai Rp 411,2 triliun untuk meningkatkan daya saing investasi dan ekspor, mendukung transformasi industrialiasi seperti konektivitas, pangan, energi, dan air. Juga antisipasi masalah sosial perkotaan seperti air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah, da. transportasi massa, serta mendorong K/L menggunakan skema pembiayaan kreatif," papar Sri Mulyani.

Tak hanya itu, pemerintah ke depan bakal menyoroti birokrasi yang efisien, melayani, dan bebas korupsi juga mengantisipasi ketidakpastian.

"Ketidakpastian itu antara lain menjaga stabilitas ekonomi, keamanan, dan politik, mitigasi risiko bencana mengingat mengingat kita berada di ring of fire jadi harus ada mitigasi, serta penguatan fiscal buffer," pungkas Sri Mulyani.