Bappenas: Program Kementan Terbukti Memacu Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Menurunkan kemiskinan

Ketiga, kontribusi menurunkan kemiskinan. Harus diakui kontribusi kebijakan pembangunan pertanian era Jokowi-JK menurunkan kemiskinan khususnya masyarakat pedesaan.

Tidak hanya dampak dari program mekanisasi yang menembus hingga ke pelosok tanah air, tetapi juga dari program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera atas Bekerja (Bekerja), budidaya jagung, dan pengembangan wilayah perbatasan berbasis ekspor.

Terdapat pula program Selamatkan Rawa Selamatkan Petani (Serasi), Sapi Indukan Wajib Bunting (Siwab), Rain Harvesting System, Budidaya Tanaman Sehat, Sentra Pelayanan Pertanian Padi Terpadu, Belgian Blue dan penggunaan Biodiesel B100 berbahan dasar sawit yang membantu para petani di seluruh wilayah Nusantara.

Baca juga: Ribuan Sawah di Lebak Kering, Kementan Galakkan Asuransi Pertanian

“Bukti kemiskinan menurun bisa dilihat dari data. BPS mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) yang mengukur daya beli petani semakin menguat. NTP 2017 sebesar 102,25 naik dibanding 2014 yang hanya 102,03," beber Prima Gandhi.

Selain itu, NTP pada 2018 pun naik, yakni 103,17 sementara 2017 hanya 103,07. Fakta lainnya, tingkat kemiskinan pedesaan menjadi 13,2 persen di 2018.

Ke depan, Prima Gandhi berharap pembangunan pertanian dan perikanan harus terus diarahkan untuk meningkatkan produksi, bernilai ekspor, meningkatkan pendapatan petani dan nelayan, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong pemerataan kesempatan berusaha.

Kebijakan pembangunan pertanian selama lima tahun pemerintahan Jokowi-JK harus dijadikan pijakan untuk pembangunan pertanian selama 5 tahun ke depan.

Baca juga: Bappenas: Program Kementan Berhasil Memacu Pertumbuhan Ekonomi

“Jika hal hal di atas dapat diwujudkan pertumbuhan ekonomi 7 persen dan nilai gini ratio Indonesia akan mengecil. Ini akan berhasil jika oligarki bisnis dan ekonomi dalam bidang pertanian dan perikanan berhasil diruntuhkan,” ujarnya.

Namun, lanjutnya, keberanian Mentan yang mulai memukul genderang perang melawan mafia pangan tanpa pandang bulu patut diacungin jempol.

“Pengurusan izin ekspor dan apa pun di Kementan sudah berbasis online dan satu pintu. Ini harus dirawat,” pungkasnya.