Siapkah Pemerintahan Jokowi Merealisasikan Kartu Pra Kerja di 2020?

Kompas.com - 20/08/2019, 08:39 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPresiden Joko Widodo menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam APBN 2020, pemerintah menganggarkan dana pendidikan sebesar Rp 505,8 triliun untuk pendidikan atau 20 persen dari seluruh alokasi belanja negara. Besarnya dana pendidikan tersebut salah satunya bakal disalurkan untuk program kartu pra-kerja.

Presiden Joko Widodo menyampaikan program kartu pra kerja diperlukan untuk meningkatkan akses keterampilan bagi anak-anak muda, para pencari kerja, dan mereka yang mau berganti pekerjaan.

"Di mana mereka dapat memilih jenis kursus yang diinginkan, antara lain coding, data analytics, desain grafis, akuntansi, bahasa asing, barista, agrobisnis, hingga operator alat berat," ujar Jokowi ketika memberikan pidato Nota Keuangan di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Baca juga: Jokowi: Program Kartu Pra-Kerja Bisa untuk Kursus Coding hingga Barista

Untuk merealisasikan wacana ini, pemerintah menganggarkan belanja untuk kartu pra kerja dalam APBN 2020 sebesar Rp 10 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, target penerima kartu pra kerja pada tahun 2020 mendatang sebanyak 2 juta peserta yang juga bakal mendapatkan dana insentif dalam jangka waktu terbatas.

Peserta kartu pra-kerja ini nantinya bakal mendapatkan layanan pelatihan vokasi, baik skilling dan re-skilling, juga bakal mendapatkan sertifikasi kompetensi kerja.

Adapun Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri mengatakan kartu pra kerja diberikan untuk memberikan perlindungan pekerja di tengah pasa rkerja yang semakin hari kian fleksibel. Sehingga nantinya bisa dipastikan mereka memiliki kemampuan yang memadai.

"Sehingga mereka bisa kompetitif dan memungkinkan untuk kerja terus sampai pensiun," ujar Hanif.

Adapun hingga saat ini, masih belum jelas ke mana anggaran sebesar Rp 10 triliun tersebut bakal dialokasikan. Pemerintah saat ini masih dalam pembahasan mengenai desain teknis mengenai kartu pra kerja sehingga bisa memberikan output yang sesuai harapan.

Bukan menggaji penganggur

Anggapan pro-kontra pun datang dari berbagai pihak lantaran salah satu wacana dalam program kartu pra kerja ini adalah memberi insentif kepada peserta yang merupakan anak-anak muda, para pencari kerja, dan mereka yang mau berganti pekerjaan.

Halaman:
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X