Rencana Pemblokiran Ponsel BM Dikaitkan ke Pajak, Ini Kata Sri Mulyani

Kompas.com - 20/08/2019, 15:29 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani di GIIAS 2019 KOMPAS.com/RulyMenteri Keuangan Sri Mulyani di GIIAS 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan ingin duduk bersama Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara membahas persoalan perpajakan.

Hal ini lantaran Menkominfo mengaitkan upayanya menerbitkan aturan International Mobile Equipment Indenty ( IMEI) untuk memblokir ponsel ilegal atau black market (BM) dengan aturan perpajakan.

"Kalau sekarang ini ada concern dari Pak Rudiantara yang berhubungan dengan pajak, kami akan duduk bersama termasuk dengan pihak eselon 1-nya Pak Rudiantara," ujarnya di Jakarta, Selasa (20/8/2019).

"Aspek apa sih yang sebetulnya dibutuhkan dari kami Kementerian Keuangan, kami siap saja membahasnya," sambung dia.

Baca juga: Sri Mulyani: Bukan Saya Hobi Memajaki...

Meski begitu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia belum mengetahui apa maksud keterkaitan antara kebijakan IMEI dengan pajak.

Ia bersama Direktorat Jenderal Pajak mengatakan sudah mengecek hal-hal terkait dengan ponsel, namun belum mengerti pajak apa yang dimaksud oleh Rudiantara.

"Saya terus terang tadi cek dengan Dirjen Pajak, terus terang kami juga ingin cek dengan Pak Rudiantara pajak apa (yang dimaksud)," kata dia.

Meski begitu Kementerian Keuangan kata Sri Mulyani, juga memiliki perhatian yang sama bila terkait barang-barang ilegal, termasuk ponsel BM.

Oleh karena itu, ia dan jajarannya mengatakan siap untuk melakukan pembahasan dengan Menkominfo terkait usaha pemblokiran ponsel BM.

Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
komentar di artikel lainnya
Close Ads X