Jadi Spekulan Tanah di Lokasi Calon Ibu Kota Baru Pasti Rugi, Kenapa?

Kompas.com - 20/08/2019, 20:32 WIB
PENANDA GEOSPASIAL - Sebuah penanda milik Badan Informasi Geospasial (BIG) Republik Indonesia berada di kawasan RT 5 Kampung Sinjai, Kelurahan Bukit Merdeka, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Rabu (31/7). Penanda untuk foto udara yang biasa digunakan BIG RI untuk pemetaan sebuah kawasan ini sempat diyakini oleh warga kawasan tersebut sebagai patok wilayah pembangunan Pusat Pemerintah RI yang akan diputuskan oleh Presiden Jokowi pada Agustus mendatang


Tribun KaltimPENANDA GEOSPASIAL - Sebuah penanda milik Badan Informasi Geospasial (BIG) Republik Indonesia berada di kawasan RT 5 Kampung Sinjai, Kelurahan Bukit Merdeka, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Rabu (31/7). Penanda untuk foto udara yang biasa digunakan BIG RI untuk pemetaan sebuah kawasan ini sempat diyakini oleh warga kawasan tersebut sebagai patok wilayah pembangunan Pusat Pemerintah RI yang akan diputuskan oleh Presiden Jokowi pada Agustus mendatang

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro meminta masyarakat tidak menjadi spekulan tanah di Kalimantan seiring rencana kepindahan Ibu Kota.

Sebab, kata mantan Menteri Keuangan tersebut, spekulan tanah di Kalimantan sudah pasti merugi bila nekat memainkan harga tanah dibeberapa lokasi yang disebut akan jadi Ibu Kota baru.

"Tolong jangan main spekulasi karena pasti ruginya sudah ketahuan," ujarnya saat bicara di acara Youth Talk: Yuk Pindah Ibu Kota di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Baca : Jokowi: Ibu Kota Baru Dirancang Bukan Hanya sebagai Simbol Identitas

Sebab kata Bambang, lahan untuk Ibu Kota baru merupakan lahan luas yang sudah dimiliki oleh negara. Jadi pemerintah tidak lagi perlu membeli tanah tersebut.

"Jadi kalau di sini ada yang bakatnya di properti, jual beli tanah, jangan deh jadi spekulator untuk ibu kota baru.  Karena lahan yang kami pakai adalah lahan yang dikuasai negara, bukan lahan punya orang kami beli," kata dia.

Pemerintah ucapnya sudah sedari awal memiliki syarat untuk lokasi Ibu Kota baru. Syarat lokasi Ibu Kota baru tersebut yakni harus memiliki lahan yang luas dan lahan itu dikuasai negara.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Luasan lahan itu dinilai sangat penting sehingga Ibu Kota baru nantinya punya ruang wilayah yang tidak pas-pasan.

"Kalau pas-pasan nanti kotanya cepat padat, crowded," tuturnya.

Kurangi Porsi APBN

Presiden Joko Widodo mengatakan, pendanaan bagi pemindahan ibu kota akan sekecil mungkin menggunakan APBN. Hal tersebut dikatakan Jokowi saat membacakan nota keuangan di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.