Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sri Mulyani: Batas Dunia Makin Tipis, Ada Risiko Penghindaran Pajak

Kompas.com - 21/08/2019, 12:18 WIB
Yoga Sukmana,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menilai globalisasi telah mengikis batas-batas antar negara.

Hal ini, kata Sri Mulyani, dimanfaatkan oleh sebagian pihak untuk mencoba melakukan praktik penghindaran pajak.

"Ini penting (disikapi) karena globalisasi membuat batas dunia semakin tipis," ujarnya saat bicara dalam acara seminar di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/8/2019).

"Kita harus jaga kepentingan negara melalui perpajakan melalui kerja sama internasional dan negosiasi yang baik dalam rangka menjaga kepentingan Indonesia," sambung dia.

Baca juga: 6 Sektor Penyumbang Pajak Terbesar RI, Siapa yang Tertinggi?

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, Direktorat Jenderal Pajak akan memanfaatkan data hasil pertukaran informasi perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEoI).

Sebanyak 120 negara sepakat menjalin kerja sama pertukaran informasi perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEoI) pada 2018.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, sudah ada 65 negara yang memberikan informasi terkait harta warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri pada awal 2019 lalu.

"Kami juga terus akan manfaatkan data yang diperoleh melalui kerjasama pajak internasional melalui AEoI dan upaya kurangi tax avoidance melalui based erosion profit shifting," kata Sri Mulyani.

Menteri yang kerap disapa Ani itu memastikan, pemerintah tidak akan sembarangan menggunakan data AEoI. Ia mengatakan penggunaannya akan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca juga: Pertukaran Data Perpajakan Semakin Digencarkan

Pertukaran data perpajakan atau AEoI semakin gencar. Terakhir, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan Pengumuman DJP PENG-05/PJ/2019.

Dari pengumuman itu tercatat jumlah yurisdiksi partisipan saat ini mencapai 98 negara atau terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya 65 negara.

Sementara itu, untuk negara tujuan pelaporan tahun ini sebanyak 82 negara juga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya 54 negara.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Hestu Yoga Saksama mengatakan Pengumuman DJP PENG-05/PJ/2019 adalah sebagai update atas pengumuman sebelumnya akhir Maret 2019 lalu.

Baca juga: Sambut Keterbukaan Data Perpajakan, DJP Minta Lembaga Keuangan Mendaftar

Yang mana terdapat penambahan empat yurisdiksi partisipan di mana Indonesia akan menerima data AEoI pada akhir September nanti maka secara total mencapai 102 negara.

Ada pula penambahan satu yurisdiksi pelaporan di mana Indonesia akan mengirimkan datanya, artinya menjadi 66 negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com