Menpan RB: 800.000 ASN akan Dipindahkan ke Ibu Kota Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin memperkirakan akan ada 800.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pindah jika ibu kota jadi dipindahkan.

“ASN pusat sudah ada datanya tinggal ibu kotanya di mana tinggal pindah. Ya kurang lebih hampir satu juta, sekitar 800.000 (ASN) yang pindah,” ujar Syafruddin di Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Syafruddin mengatakan, 800.000 ASN yang pindah tersebut terdiri dari semua kementerian yang ada di Jakarta. Menurut dia, para ASN harus siap jika nantinya dipindahkan.

“Kalau semua kementerian dan lembaga pindah, ya ASN-nya pindah. Enggak mungkin tinggal di sini (Jakarta),” kata mantan Wakapolri tersebut.

Baca juga: Menpan RB: ASN di Papua Tak Terimbas Aksi Demo

Berbeda dengan Syafruddin, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, tak semua ASN di kementerian akan dipindahkan ke ibu kota baru.

Dia memperkirakan hanya 600.000 ASN yang akan dipindahkan ke ibu kota baru.

“Enggak semuanya. Yang pindah adalah yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan publik. Yang pelayanan (publik) enggak bisa pindah,” kata Bima.

Pemerintah sendiri menargetkan pemindahan ibu kota bisa dilaksanakan pada 2024. Sementara pembangunannya, akan mulai dilakukan sejak 2021.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pada tahap awal akan dibangun terlebih dahulu pusat pemerintahan. Mulai dari kantor pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

“Yang terpenting adalah pada 2024 kita memulai proses pemindahan tersebut, karenanya zona intinya pusat pemerintahan dengan luas sekitar 2.000 hektar,” ujar Bambang di Jakarta, Kamis (1/8/2019).

Setelah pusat pemerintahan dipindahkan, kawasan ibu kota baru akan diperluas hingga 40.000 hektar. Perluasan itu direncanakan dilakukan pada 2025-2029.

Baca juga: Kementerian Apa Saja yang Harus Pindah ke Ibu Kota Baru? Ini Kata BKN