Bukalapak Ingin UKM yang Transaksi Pakai QRIS Bebas Biaya

Kompas.com - 21/08/2019, 15:48 WIB
Ilsutrasi QR code. SHUTTERSTOCK/BloomiconIlsutrasi QR code.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) resmi meluncurkan sistem pembayaran berupa kode Quick Response alias QR code berstandar Indonesia yang diberinama QRIS (Quick Response Indonesian Standard) pada Sabtu (17/8/2019) lalu.

Adapun kode ini disusun oleh BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), dengan menggunakan standar internasional EMV Co.1 untuk mendukung interkoneksi semua instrumen sistem pembayaran dalam satu QR code. 

Terkait merchant discount rate (MDR) alias biaya transaksi QRIS, Bank Indonesia juga telah menentukan biayanya.

Untuk merchant reguler, baik untuk MDR on us dan off us, dipatok biaya sebesar 0,7 persen dari transaksi. Sedangkan untuk merchant khusus di sektor pendidikan akan dikenakan biaya sebesar 0,6 persen.

Baca juga: 1.000 Mitra Sudah Gunakan QRIS, Bukalapak Belum Kenakan Pungutan

Menanggapi biaya MDR ini, VP of Online to Offline Bukalapak Rahmat Danu Andika menginginkan tidak adanya beban biaya transaksi alias biaya nol untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang melakukan transaksi dengan pelanggannya.

"Kami sih inginnya nol kalau untuk UKM, tapi kan enggak bisa selalu ada biaya yang timbul dalam proses perpindahan uang," kata Rahmat Danu Andika di Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Pasalnya, kata Dika, pendapatan UKM sangat terbatas dan mengalami perputaran modal yang cepat. Apalagi, 1.000 mitra Bukalapak yang menggunakan QRIS terdiri dari warung sembako, tukang cilor, tukang bakso, tambal ban, dan usaha kecil lainnya.

Kendati menginginkan biaya nol, Dika mengaku tetap akan mengikuti biaya yang ditetapkan BI. Namun untuk saat ini, pihaknya belum memungut biaya apapun.

Baca juga: Bukalapak Targetkan Lebih dari 2 Juta Mitra Terapkan QR Code Standar

Sebab, saat ini Bukalapak masih dalam tahapan perkenalan penggunaan QR code

"Kami belum menentukan karena masih tahap awal memperkenalkan. Sejauh ini belum dipungut biaya apapun," ujar dia.

Selain itu, Bukalapak juga belum menentukan biaya tersebut akan ditanggung oleh pelanggan atau mitra.

Akan tetapi, bila ke depannya implementasi QR kode meningkatkan transaksi mitra, dia merasa setengah dari beban biaya tak akan mengganggu keuangan mitranya.

"Kita belum memutuskan siapa yang akan bayar, apakah mitra atau pelanggan. Tapi kedepannya kalau pakai QR kode omzet mitra meningkat, saya rasa enggak masalah mitra bayar 0,3 persen misalnya, nanti 0,4 persennya kita cari siapa lagi yang bayar," imbuh Dika.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sambut HUT RI, Pemerintah Beri Cashback Belanja Online hingga Rp 750.000

Sambut HUT RI, Pemerintah Beri Cashback Belanja Online hingga Rp 750.000

Spend Smart
Kemenparekraf Perkirakan Jumlah Wisatawan Tahun Ini Maksimal 4 Juta Orang

Kemenparekraf Perkirakan Jumlah Wisatawan Tahun Ini Maksimal 4 Juta Orang

Whats New
Aturan Resmi Terbit, Gaji Ke-13 PNS Segera Cair

Aturan Resmi Terbit, Gaji Ke-13 PNS Segera Cair

Whats New
Rencana Penggabungan BUMN Penerbangan dan Pariwisata Dinilai Akan Merugikan Maskapai

Rencana Penggabungan BUMN Penerbangan dan Pariwisata Dinilai Akan Merugikan Maskapai

Whats New
7 Istilah Pasar Saham Paling Dasar yang Perlu Diketahui (3)

7 Istilah Pasar Saham Paling Dasar yang Perlu Diketahui (3)

Spend Smart
Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 ke 40 Juta Penduduk di Awal 2021

Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 ke 40 Juta Penduduk di Awal 2021

Whats New
Ada Pandemi Covid-19,  JD.ID Catat Kenaikan Transaksi hampir 50 Persen

Ada Pandemi Covid-19, JD.ID Catat Kenaikan Transaksi hampir 50 Persen

Whats New
Tangkal Kampanye Negatif Sawit, Pemerintah Akan Bentuk Tim Khusus

Tangkal Kampanye Negatif Sawit, Pemerintah Akan Bentuk Tim Khusus

Whats New
Sejak Kampanye Bangga Buatan Indonesia Digulirkan, 1,1 Juta UMKM Sudah Go Digital

Sejak Kampanye Bangga Buatan Indonesia Digulirkan, 1,1 Juta UMKM Sudah Go Digital

Whats New
Janji Pemerintah: 2,1 Juta Korban PHK Diprioritaskan Jadi Peserta Kartu Prakerja

Janji Pemerintah: 2,1 Juta Korban PHK Diprioritaskan Jadi Peserta Kartu Prakerja

Work Smart
Jokowi Pertanyakan RI Punya 30 Bandara Internasional, Ini Respons Kemenhub

Jokowi Pertanyakan RI Punya 30 Bandara Internasional, Ini Respons Kemenhub

Whats New
Disinggung Jokowi, Ini Kerugian Banyaknya Bandara Internasional di Indonesia

Disinggung Jokowi, Ini Kerugian Banyaknya Bandara Internasional di Indonesia

Whats New
Banyak Kasus Pencurian Data, Ini Komentar JD.ID

Banyak Kasus Pencurian Data, Ini Komentar JD.ID

Whats New
Pengusaha: Kami Ingin Industri Smelter Sinergi dengan Industri Hilir

Pengusaha: Kami Ingin Industri Smelter Sinergi dengan Industri Hilir

Whats New
Interelasi Sektor Jasa Keuangan dan Peran OJK

Interelasi Sektor Jasa Keuangan dan Peran OJK

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X