BPH Migas Duga Ada Penyelewengan Solar di 10 Provinsi

Kompas.com - 21/08/2019, 17:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas (BPH Migas) menduga adanya kelebihan kuota untuk BBM jenis solar di 10 kota di Indonesia.

Berdasarkan hasil verifikasi BPH Migas, realisasi volume solar sampai dengan Juli 3019 sebesar 9,04 juta kilo liter (KL) atau sebanyak 62 persen dari total kuota. Diproyeksikan hingga akhir tahun realisasi volume solar sebesar 15,31-15,94 juta KL.

Adapun berdasarkan nota keuangan APBN 2019 volume BBM bersubsidi jenis solar hanya 14,5 juta KL.

“Artinya ada potensi over kuota sebesar 0,8 sampai 1,4 juta KL hingga akhir tahun,” ujar Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa di Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Baca juga: Impor Solar Indonesia Turun 45 Persen, Ini Sebabnya

Pria yang akrab disapa Ifan itu menduga, over kuota tersebut diakibatkan karena adanya ketidakpatuhan dalam penyaluran jenis BBM tertentu kepada konsumen pengguna.

“Ada potensi BBM bersubsidi ini diselewengkan untuk kebutuhan perkebunan dan tambang,” kata Ifan.

Menurut dia, daerah yang diduga mengalami over kuota itu di antaranya adalah, Riau, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan.

“Provinsi yang industri tambang dan perkebunan mulai menggeliat,” ucap dia.

Baca juga: Penggunaan Biodiesel B30 Bisa Hemat Impor Solar Rp 70 Triliun

Melihat kondisi tersebut, lanjut Ifan, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran ke Pertamina untuk melakukan pengaturan pengendalian pembelian jenis BBM tertentu jenis minyak solar. Surat edaran tersebut berlaku efektif mulai 1 Agustus 2019.

Dalam surat edaran tersebut diantaranya berisi tentang larangan pembelian solar bersubsidi bagi kendaraan pengangkutan hasil perkebunan, kehutanan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari enam baik dalam kondisi bermuatan atau tanpa muatan.

Lalu, maksimal pembelian solar subsidi bagi angkutan barang roda 4 sebanyak 30 liter/hari, roda 6 sebanyak 60 liter/hari dan kendaraan pribadi sebanyak 20 liter/hari.

Selanjutnya, pelarangan penggunaan solar subsidi untuk kendaraan berplat merah, mobil TNI/Polri dan sarana transportasi air milik pemerintah.

Baca juga: Mulai Bulan Ini, Indonesia Tak Impor Avtur dan Solar

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Buruh Migran Indonesia Meninggal di Sabah, Partai Buruh Bakal Demo Kedubes Malaysia

Buruh Migran Indonesia Meninggal di Sabah, Partai Buruh Bakal Demo Kedubes Malaysia

Whats New
[POPULER MONEY] Rincian Harga Emas Hari Ini | Pengalaman Beli Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi

[POPULER MONEY] Rincian Harga Emas Hari Ini | Pengalaman Beli Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi

Whats New
Ratusan Calon Jemaah Haji Furoda Dipastikan Batal Berangkat Tahun Ini

Ratusan Calon Jemaah Haji Furoda Dipastikan Batal Berangkat Tahun Ini

Whats New
Cara Mengambil Uang di ATM BRI dengan Kartu dan Tanpa Kartu

Cara Mengambil Uang di ATM BRI dengan Kartu dan Tanpa Kartu

Whats New
Libur Sekolah, Pengguna KRL saat Akhir Pekan Meningkat

Libur Sekolah, Pengguna KRL saat Akhir Pekan Meningkat

Rilis
Waspada, Beredar Aplikasi MyPertamina Palsu, Ini Cara Membedakannya

Waspada, Beredar Aplikasi MyPertamina Palsu, Ini Cara Membedakannya

Whats New
Mengenal Urutan Pangkat Polisi Indonesia, dari Perwira hingga Tamtama

Mengenal Urutan Pangkat Polisi Indonesia, dari Perwira hingga Tamtama

Whats New
Anjloknya Bitcoin Secara Analisis Teknikal Dinilai Masih Wajar

Anjloknya Bitcoin Secara Analisis Teknikal Dinilai Masih Wajar

Earn Smart
Kemenkominfo: Perhumas Mitra Strategis Perluas Kepemimpinan Indonesia di Kancah Global

Kemenkominfo: Perhumas Mitra Strategis Perluas Kepemimpinan Indonesia di Kancah Global

Rilis
Cara Cek Tagihan Listrik lewat PLN Mobile, Mudah dan Praktis

Cara Cek Tagihan Listrik lewat PLN Mobile, Mudah dan Praktis

Whats New
BSI Buka Kantor di Dubai, Dirut: Upaya Wujudkan Masuk 10 Bank Syariah Terbesar di Dunia

BSI Buka Kantor di Dubai, Dirut: Upaya Wujudkan Masuk 10 Bank Syariah Terbesar di Dunia

Rilis
Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia Menyetujui Pembentukan FIF, Apa Itu?

Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia Menyetujui Pembentukan FIF, Apa Itu?

Whats New
Perjanjian Dagang RI-UEA, Mendag: Buka Pintu Ekspor ke Kawasan Teluk dan Timur Tengah

Perjanjian Dagang RI-UEA, Mendag: Buka Pintu Ekspor ke Kawasan Teluk dan Timur Tengah

Whats New
Mocca, Metaverse, dan NFT

Mocca, Metaverse, dan NFT

Earn Smart
Mau Gadai Sertifikat Tanah di Pegadaian? Cek Prosedur dan Syaratnya

Mau Gadai Sertifikat Tanah di Pegadaian? Cek Prosedur dan Syaratnya

Earn Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.