DPR Kritik Pemerintah Jor-Joran Beri Insentif Pajak untuk Pengusaha

Kompas.com - 21/08/2019, 18:19 WIB
Ilustrasi pajak THINKSTOCKIlustrasi pajak

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR Andreas Eddy Susetyo mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai jor-joran memberikan insentif pajak untuk para pengusaha.

Sebab, hal itu menurut Andreas, justru bisa berdampak negatif karena bisa menimbulkan distorsi atau penurunan penerimaan negara dari sektor pajak.

"Soal stimulus terkesan jor-joran, sedangkan belum ada evaluasi," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Ia mengatakan, dirinya mengerti alasan pemerintah memberikan insentif pajak kepada pengusaha. Namun demikian, menurutnya hal itu perlu diperhitungkan.

Baca juga: Pemerintah Diminta Beri Insentif ke Perusahaan Asing yang Investasikan Dividen di RI

Sebab, berdasarkan hitungan insentif pajak itu bernilai Rp 221 triliun.

Artinya, kata Andreas, uang sebanyak itu tidak akan ditarik oleh pemerintah sebagai pajak.

"1,5 persen dari PDB ini sesuatu yang harus kita bicarakan dengan DPR bagaimana metodologinya," kata dia.

Sebelumnya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 pemberian insentif pajak super deduction akhirnya terbit setelah melalui proses berbulan-bulan.

PP ini diharapkan dapat merdorong meningkatkan peran dalam menyiapkan sumber daya manusia ( SDM) Indonesia yang berkualitas.

"Juga SDM yang berdaya saing, serta sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri,” sambung dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X