Saat Sri Mulyani Merasa Tersudutkan atas Defisit BPJS Kesehatan...

Kompas.com - 21/08/2019, 18:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Tidak ada yang spesial dalam rapat Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Bahkan rapat dimulai seperti biasanya, "ngaret" dari jadwal.

Pendingin ruangan juga masih berfungsi baik dan kursi anggota Komisi XI pun masih tidak terisi penuh.

Hanya bagian balkon yang terlihat lebih terang karena dinding putih yang nampak dilapisi cat baru.

Balkonlah tempat para wartawan dan tamu lainnya hadir menyaksikan jalannya rapat.

Baca juga: Direksi dan Pengawas BPJS Kini Hanya Dapat THR, 7 Tunjangan Lain Dihapus

Interupsi...

Topik pembahasan rapat kerja juga bukan hal baru bahkan sudah jadi konsumsi publik yakni terkait dengan defisit BPJS Kesehatan.

Kepada angggota DPR, Sri Mulyani pun menjabarkan persoalan itu dari awal lagi yakni terkait penyebab defisit BPJS Kesehatan.

Di tengah-tengah pemaparan, beberapa anggota Komisi XI melakukan interupsi, bertanya dan mendalami kata-kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Misalnya seperti yang dilakukan oleh Anggota Komisi XI Misbakhun.  Ia bertanya soal beberapa hal yang ia anggap perlu pendalaman.

Dengan responsif Sri Mulyani pun langsung menjawabnya. Secara umum pemaparan Sri Mulyani berjalan lancar, seperti biasa.

Baca juga: Sri Mulyani: Banyak Perusahaan Akali Iuran BPJS Kesehatan

Tersudut...

Nada bicara perempuan yang kerap disapa Ani itu baru mulai meninggi pasca sesi tanya jawab.

Salah satunya saat menjawab pertanyaan Miskbakhun soal pentingnya keterlibatan Menkeu dalam BPJS Kesehatan.

Sri Mulyani merasa paling tersudutkan, bukan karena Misbakhun namun karena publik yang ia rasa selalu menekannya saat masalah BPJS Kesehatan mencuat.

"Jadi semua orang seolah-oleh bicara Menteri Keuangan belum bayar BPJS Kesehatan. Padahal kami sudah membayar dan sudah memberi bantuan. Kami masih dianggap jadi persoalan," ucapnya.

Baca juga: Rencana Pemblokiran Ponsel BM Dikaitkan ke Pajak, Ini Kata Sri Mulyani

Saat ini kata dia, Menteri Keuangan selalu paling disorot bila ada masalah terkait uang, termasuk masalah defisit BPJS Kesehatan ini.

Padahal menurut dia, ada Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan sendiri yang punya tanggung jawab lebih besar terhadap persoalan defisit yang terjadi.

"Jadi semua orang tahunya kami yang seolah-olah tidak membayar.  Orang tahunya kalau ada defisit itu ke kami," ucap Sri Mulyani.

Betul kata dia, pemerintah memang memiliki kewajiban untuk membayar iuran sekitar 93 juta orang anggota yang ditanggung pemerintah pusat.

Namun ucapnya, kewajiban itu selalu dibayar pemerintah tepat waktu. Bahkan pemerintah juga menggelontorkan triliunan rupiah untuk membantu BPJS Kesehatan yang defisit.

Baca juga: Sri Mulyani: Muncul Tekanan Supaya Kami Injeksi BPJS Kesehatan Lagi...

Sayangnya ungkap Sri Mulyani, BPJS Kesehatan sendiri lebih memilih untuk datang meminta bantuan dana ke Kemenkeu ketimbang menagih iuran peserta BPJS Kesehatan yang mampu.

Padahal seperti audit BPKP, banyak persoalan yang menjadi penyebab BPJS Kesehatan defisit. Salah satunya banyak anggota yang tidak patuh bayar iuran.

"Itulah fungsi kenapa BPJS dibuat, diberi wewenang, diberi kekuasaan untuk melakukan enforcement tadi. Itu desainnya. Karena kalau tidak ya tidak pernah tertagih, dan kesulitan bahkan tidak memberi sanksi," kata dia.

"Paling mudah datang ke Menteri Keuangan saja ini defisit katanya, kan seperti itu yang terjadi sekarang. Lebih mudah menagih, minta bantuan ke Menteri Keuangan daripada nagih," sambungnya.

Baca juga: Soal Kenaikan Tarif Iuran, Ini Kata BPJS Kesehatan

Saat ini saja kata dia, Kementerian Keuangan ditekan untuk kembali menyuntikan dana ke BPJS Kesehatan.

Pada 2018 lalu, defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp 19,4 triliun. Pemerintah lantas memberikan injeksi Rp 10,3 triliun. Injeksi ini dana di luar kewajiban pemerintah membayar iuran PBI.

Injeksi anggaran 2018 lebih besar dari dari injeksi 2017 yang hanya sebesar Rp 3,5 triliun. Saat itu defisit BPJS Kesehatan sebesar Rp 13,5 triliun.

Kementerian Keuangan tuturnya, berkomitmen untuk membantu BPJS Kesehatan. Namun BPJS Kesehatan juga dinilai perlu berbenah memperbaiki data keanggotaan hingga kepatuhan membayar iuran.

Ia berharap setiap kementerian dan BPJS Kesehatan bisa menjalankan tanggung jawab dan tugasnya seusai kewenangan masing-masing agar persoalan defisit bisa selesai.

Baca juga: Jokowi: BPJS Kesehatan dan JKN akan Dibenahi Secara Total...

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Info Lengkap Biaya Admin Transfer BCA ke BRI

Info Lengkap Biaya Admin Transfer BCA ke BRI

Whats New
Cara Cetak Kartu ASN Virtual BKN secara Online

Cara Cetak Kartu ASN Virtual BKN secara Online

Whats New
Pimpin Sidang Pertemuan AMM G20, Mentan SYL: Kolaborasi adalah Kunci Atasi Tantangan

Pimpin Sidang Pertemuan AMM G20, Mentan SYL: Kolaborasi adalah Kunci Atasi Tantangan

Rilis
Indodax: Minat Investasi Kripto Tinggi, tapi Literasi Masih Jadi Tantangan

Indodax: Minat Investasi Kripto Tinggi, tapi Literasi Masih Jadi Tantangan

Whats New
Ultah ke-75, Luhut: Baru di Masa Presiden Jokowi Saya Mampu Mengabdi secara Konkret...

Ultah ke-75, Luhut: Baru di Masa Presiden Jokowi Saya Mampu Mengabdi secara Konkret...

Whats New
KB Bukopin Gandeng PPA Kelola Aset Berkualitas Rendah Rp 1,3 Triliun

KB Bukopin Gandeng PPA Kelola Aset Berkualitas Rendah Rp 1,3 Triliun

Whats New
Jaga Kehandalan Infrastuktur Gas Bumi, Kerja Sama Sistem Pengamanan Diperkuat

Jaga Kehandalan Infrastuktur Gas Bumi, Kerja Sama Sistem Pengamanan Diperkuat

Whats New
Bappebti Ingatkan Jual Beli Kripto di Indonesia Sudah Ada Aturannya

Bappebti Ingatkan Jual Beli Kripto di Indonesia Sudah Ada Aturannya

Earn Smart
Sempat Disebut Lebih Hemat, Apa Alasan PLN Batalkan Konversi Kompor Listrik?

Sempat Disebut Lebih Hemat, Apa Alasan PLN Batalkan Konversi Kompor Listrik?

Whats New
Jadwal KA Bandara Soekarno-Hatta Pulang Pergi Tahun 2022

Jadwal KA Bandara Soekarno-Hatta Pulang Pergi Tahun 2022

Whats New
HUT Ke-77 KAI, Simak Sederet Perubahan yang Dilakukan

HUT Ke-77 KAI, Simak Sederet Perubahan yang Dilakukan

Whats New
Program Otsuka Blue Planet, Upaya Edukasi Warga Kurangi dan Kelola Sampah Plastik

Program Otsuka Blue Planet, Upaya Edukasi Warga Kurangi dan Kelola Sampah Plastik

Whats New
Rupiah Terus Tertekan, Bisa Tembus Rp 16.000 Per Dollar AS?

Rupiah Terus Tertekan, Bisa Tembus Rp 16.000 Per Dollar AS?

Whats New
Khusus Malam Ini, Perjalanan KRL ke Berbagai Rute Dibatalkan, Cek Daftarnya

Khusus Malam Ini, Perjalanan KRL ke Berbagai Rute Dibatalkan, Cek Daftarnya

Whats New
Sri Mulyani Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh hingga 6 Persen di Kuartal III-2022

Sri Mulyani Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh hingga 6 Persen di Kuartal III-2022

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.