Soal Pungutan Program Restrukturisasi Perbankan, LPS Beri Tenggat 3 Tahun

Kompas.com - 21/08/2019, 19:38 WIB
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah (kedua kiri) memberikan keterangan saat konferensi pers di The Ritz-Calton, Bali, Rabu (21/8/2019). KOMPAS.COM/MURTI ALI LINGGAKetua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah (kedua kiri) memberikan keterangan saat konferensi pers di The Ritz-Calton, Bali, Rabu (21/8/2019).

NUSA DUA, KOMPAS.com - Lembaga Penjamin Simpanan ( LPS) menyatakan tidak secara langsung memungut premi tambahan dari bank untuk Program Restrukturisasi Perbankan ( PRP). Namun, masih memberi tenggat atau masa transisi selama tiga tahun setelah kebijakan tersebut diteken.

Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah mengatakan, aturan premi tambahan untuk PRP sudah dituangkan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (PP). PRP sendiri merupakan turunan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 mengenai Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

"Namun pelaksanaan PRP itu tidak segera, karena setelah ditandatangani oleh Presiden, pengenaan PRP baru tiga tahun mendatang," kata Halim ditemui di The Ritz-Calton, Bali, Rabu (21/8/2019).

Baca juga: LPS Perkuat Kesiapan Pelaksanaan Resolusi Bank

Halim menyebutkan, pihaknya sudah merampungkan pembahasan dan menyerahkan naskah aturan tersebut ke pemerintah. Kini, LPS bersama Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih menunggu respon dari Presiden atas Rancangan PP tersebut.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat PP-nya selesai. Sekarang (naskahnya sudah) di Presiden," ujarnya.

Dia menuturkan, pihaknya telah membuat dasar hukum untuk penerapan PRP kedepannya. Selian itu, LPS tengah melakukan sejumlah persiapan, termasuk membangun unit khusus Kantor Restrukturisiasi Perbankan yang dipimpin oleh seorang direktur eksekutif.

Bahkan merekrut SDM yang mumpuni dan berpengalaman untuk membuat kebijakan serta instrumen dalam rangka menyelamatkan sistem keuangan jika terjadi krisis.

"Kalau kondisi normal kita siap jika terjadi apa-apa, kita siap 100 persen. Kalau krisis, kita sedang mengejar upaya agar kita bisa benar-benar siap 100 persen. Kami juga sering simulasi jika terjadi krisis," tambahnya.

Baca juga: Era Banking 4.0 Jadi Peluang Perbankan Lebih Berinovasi

Premi tambahan untuk PRP merupakan wewenang yang diberikan kepada LPS sesuai yang termaktub dalam Undang-Undang PPKSK Nomor 9 Tahun 2016. LPS diperbolehkan mengenakan premi PRP kepada industri perbankan sebagai dana talangan untuk selamatkan industri perbankan jika terjadi krisis.

Pada naskah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui konsultasi dengan LPS menetapkan premi besaran premi antara 0 persen hingga yang maksimal adalah 0,007 persen dari total aset bank.

Bank yang wajib membayar premi PRP itu hanya bank dengan nilai aset di atas Rp 1 triliun. Sedangkan, bank yang memiliki aset di bawah Rp1 triliun dikenakan tarif nol persen alias gratis

Halaman:


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X