Menhub Evaluasi Penyelenggaraan Tol Laut di NTT

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan mengevaluasi program Tol Laut di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal tersebut diungkapkannya usai mendampingi kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Pelabuhan Tenau, Rabu (21/8/2019).

"Bersamaan dengan kehadiran Presiden ke Kupang, Kementerian Perhubungan memang melakukan satu evaluasi terhadap tol laut, perintis, dan kapal ternak yang ada di NTT,” ujar Budi dalam keterangan tertulisnya, Rabu.

Budi menjelaskan, saat ini Program Tol Laut, Kapal Perintis, dan Kapal Ternak di NTT sudah berjalan dengan baik. Dia mengatakan, untuk Kapal Ternak, Pemerintah saat ini sudah mempunyai enam kapal yang lima diantaranya memiliki trayek Jakarta dan Kalimantan.

Baca juga: Di Maluku, Menhub Dicurhati Pengusaha Logistik soal Tol Laut

Sampai saat ini volume muatan ternak sudah mencapai 46.000 ton dan ditargetkan untuk tahun ini mencapai 70.000 ton.

Ke depan, Budi menargetkan hasil ternak dapat dikirim dalam bentuk yang telah dibekukan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya kekosongan muatan tol laut saat balik ke Jakarta.

"Karena selama ini tol laut yang mengangkut kontainer dari Jakarta atau Surabaya dan pulangnya relatif kosong hanya ada muatan 20 – 30 persen. Kami tugaskan Pelindo III untuk buat untuk uji coba pertama dengan beberapa kontainer dengan memberikan subsidi. Kalau itu berhasil akan menjadi komersial dan kita perlahan hilangkan subsidinya. Jadi selain bisa mengisi muatan yang kosong, juga akan sangat besar sekali keuntungannya,” kata Budi.

Budi juga mengatakan, pentingnya melibatkan Usaha Masyarakat Kecil Menengah (UMKM) dengan rencana Pemerintah yang akan mengirimkan hasil ternak dari NTT.

Baca juga: Tol Laut Jadi Jurus Jokowi Turunkan Disparitas Harga di Indonesia Timur

Lebih lanjut, terkait kapal Tol Laut dan kapal perintis di Kupang dan sekitarnya, dia mengatakan untuk kedepannya akan menjadi komersial. Sehingga nantinya kapal tetap bisa berjalan keliling di daerah NTT tanpa subsidi, namun tetap memberikan harga ekonomis kepada masyarakat.

"Dari Surabaya itu setengahnya sudah komersial, kita harapkan tol laut yang keliling di daerah NTT ini okupansi bisa maksimal dan juga ekonomis. Akhirnya tanpa subsidi diharapkan akan tetap berjalan,” ucap dia.