Merasa Terasing, Fintech Syariah Minta OJK Buat Aturan yang Lebih Umum

Kompas.com - 22/08/2019, 13:34 WIB
Ilustrasi Fintech thinkstockphotosIlustrasi Fintech

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) meminta Otoritas Jasa Keuangan tidak menganak-tirikan teknologi finansial (tekfin/fintech) berprinsip syariah.

AFSI menyarankan agar Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) membuat peraturan yang lebih umum atau general sehingga teknologi finansial (tekfin/fintech) syariah tetap bisa menggunakan aturan tersebut.

Menurut Ketua AFSI Ronald Yusuf Wijaya, peraturan OJK saat ini belum mampu menyentuh fintech- fintech syariah, melainkan hanya bisa digunakan fintech-fintech umum.

"Harapan kami kedepannya OJK bisa membuat peraturan-peraturan yang lebih general, sehingga fintech syariah juga bisa langsung menggunakan aturan itu jika terjadi masalah sebagai standar. Karena selama ini fintech syariah yang tergabung dalam AFSI itu merasakan saat mau comply "Oh, aturan OJK yang ini kayaknya enggak relevan dengan kita"," ungkap Ronald Yusuf Wijaya di Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Adapun peraturan OJK yang dimaksud Ronald adalah POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Dalam POJK tersebut, terdapat aturan mengenai denda dan besaran bunga yang jelas-jelas tidak bisa dipakai sebagai acuan pengoperasian fintech syariah.

"Kami lihat di POJK Nomor 77 Tahun 2016 soal aturan besaran denda dan besaran bunga. Ini dua aspek yang jelas-jelas tidak bisa kami pakai. Kami yang syariah tiap ikut kegiatan seminar saat POJK 77 di bahas, merasa terasing gitu, karena tidak sesuai," ungkap Ronald.

Beda dengan bank

Menanggapi hal tersebut, Advisor Grup Inovasi Keuangan OJK Widyo Gunadi membenarkan telah mendengar pengaduan dari fintech syariah terkait peraturan OJK yang belum relevan.

Menurutnya, hal-hal seperti itu memang biasa terjadi dalam peraturan, karena mengatur fintech sangat berbeda dengan mengatur perbankan. Bila OJK mengatur perbankan di awal, OJK memperbolehkan fintech untuk mengaturnya sendiri terlebih dahulu.

"Masalah seperti itu biasa terjadi di masalah peraturan. Fintech itu berbeda pengaturannya dengan perbankan. Kalau fintech, silakan atur sendiri dulu, kita beri saran-saran. Next-nya saja kalau ada pelanggaran-pelanggaran. Kalau perbankan enggak begitu," kata Widyo.

Widyo pun mencontohkan OJK, fintech, dan perbankan seperti mobil, rem, dan jalan tol. Sebab, Widyo mengakui cara membuat peraturan fintech untuk mencapai keseimbangan memang tidak mudah.

"Kalau di fintech, OJK seperti jalan tol atau yang menjaga koridor saja. Remnya tetap industri yang pegang, bagaimana industri ini tetap berjalan di jalan tol tapi tidak melenceng. Kalau sama bank, OJK remnya, perbankan mobilnya," ungkap Widyo.



Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X