Merasa Terasing, Fintech Syariah Minta OJK Buat Aturan yang Lebih Umum

Kompas.com - 22/08/2019, 13:34 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) meminta Otoritas Jasa Keuangan tidak menganak-tirikan teknologi finansial (tekfin/fintech) berprinsip syariah.

AFSI menyarankan agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat peraturan yang lebih umum atau general sehingga teknologi finansial (tekfin/fintech) syariah tetap bisa menggunakan aturan tersebut.

Menurut Ketua AFSI Ronald Yusuf Wijaya, peraturan OJK saat ini belum mampu menyentuh fintech-fintech syariah, melainkan hanya bisa digunakan fintech-fintech umum.

"Harapan kami kedepannya OJK bisa membuat peraturan-peraturan yang lebih general, sehingga fintech syariah juga bisa langsung menggunakan aturan itu jika terjadi masalah sebagai standar. Karena selama ini fintech syariah yang tergabung dalam AFSI itu merasakan saat mau comply "Oh, aturan OJK yang ini kayaknya enggak relevan dengan kita"," ungkap Ronald Yusuf Wijaya di Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Adapun peraturan OJK yang dimaksud Ronald adalah POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Dalam POJK tersebut, terdapat aturan mengenai denda dan besaran bunga yang jelas-jelas tidak bisa dipakai sebagai acuan pengoperasian fintech syariah.

"Kami lihat di POJK Nomor 77 Tahun 2016 soal aturan besaran denda dan besaran bunga. Ini dua aspek yang jelas-jelas tidak bisa kami pakai. Kami yang syariah tiap ikut kegiatan seminar saat POJK 77 di bahas, merasa terasing gitu, karena tidak sesuai," ungkap Ronald.

Beda dengan bank

Menanggapi hal tersebut, Advisor Grup Inovasi Keuangan OJK Widyo Gunadi membenarkan telah mendengar pengaduan dari fintech syariah terkait peraturan OJK yang belum relevan.

Menurutnya, hal-hal seperti itu memang biasa terjadi dalam peraturan, karena mengatur fintech sangat berbeda dengan mengatur perbankan. Bila OJK mengatur perbankan di awal, OJK memperbolehkan fintech untuk mengaturnya sendiri terlebih dahulu.

"Masalah seperti itu biasa terjadi di masalah peraturan. Fintech itu berbeda pengaturannya dengan perbankan. Kalau fintech, silakan atur sendiri dulu, kita beri saran-saran. Next-nya saja kalau ada pelanggaran-pelanggaran. Kalau perbankan enggak begitu," kata Widyo.

Widyo pun mencontohkan OJK, fintech, dan perbankan seperti mobil, rem, dan jalan tol. Sebab, Widyo mengakui cara membuat peraturan fintech untuk mencapai keseimbangan memang tidak mudah.

"Kalau di fintech, OJK seperti jalan tol atau yang menjaga koridor saja. Remnya tetap industri yang pegang, bagaimana industri ini tetap berjalan di jalan tol tapi tidak melenceng. Kalau sama bank, OJK remnya, perbankan mobilnya," ungkap Widyo.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Demo Pekerja Bongkar Muat di Pelabuhan Kendari, Ini Respons Kemenhub

Soal Demo Pekerja Bongkar Muat di Pelabuhan Kendari, Ini Respons Kemenhub

Rilis
Disorot New York Times, Berapa Anggaran Jumbo Polri dari APBN?

Disorot New York Times, Berapa Anggaran Jumbo Polri dari APBN?

Whats New
Jelang KTT G20, Relokasi PLTG Grati Ditarget Rampung Akhir Oktober 2022

Jelang KTT G20, Relokasi PLTG Grati Ditarget Rampung Akhir Oktober 2022

Whats New
KAI Minta Calon Penumpang Kereta Api Penuhi Syarat Perjalanan

KAI Minta Calon Penumpang Kereta Api Penuhi Syarat Perjalanan

Whats New
Jelang KTT G20 Bali, Simak Hal-hal Penting Berikut Ini

Jelang KTT G20 Bali, Simak Hal-hal Penting Berikut Ini

Whats New
Sandiaga Uno: Produksi Rendang di Eropa Bisa Mempercepat Kebangkitan Ekonomi RI

Sandiaga Uno: Produksi Rendang di Eropa Bisa Mempercepat Kebangkitan Ekonomi RI

Whats New
Sumitomo Corporation Investasi Rp 270 Triliun Garap Proyek PLTA Kayan IKN 9.000 MW

Sumitomo Corporation Investasi Rp 270 Triliun Garap Proyek PLTA Kayan IKN 9.000 MW

Whats New
Produsen Beras Buyung Poetra Sembada Targetkan Buka 80 Toko hingga Akhir Tahun

Produsen Beras Buyung Poetra Sembada Targetkan Buka 80 Toko hingga Akhir Tahun

Rilis
BPK Nilai BI Fast Tidak Transparan, Ini Tanggapan Bank Indonesia

BPK Nilai BI Fast Tidak Transparan, Ini Tanggapan Bank Indonesia

Whats New
Jika Beras Makin Mahal, Mentan SYL: Kita Makan Sagu Aja

Jika Beras Makin Mahal, Mentan SYL: Kita Makan Sagu Aja

Whats New
Akses Keuangan Belum Merata, Platform Open Data Ini Kolaborasi dengan Visa

Akses Keuangan Belum Merata, Platform Open Data Ini Kolaborasi dengan Visa

Rilis
Barata Indonesia Rampungkan Pengerjaan Turbin Uap PLTU Jawa 9 dan 10

Barata Indonesia Rampungkan Pengerjaan Turbin Uap PLTU Jawa 9 dan 10

Rilis
Daftar 18 Investasi Ilegal yang Ditutup SWI Sepanjang September 2022

Daftar 18 Investasi Ilegal yang Ditutup SWI Sepanjang September 2022

Whats New
Wapres Ma'ruf Amin Ingin Jalur Rempah Dihidupkan Kembali

Wapres Ma'ruf Amin Ingin Jalur Rempah Dihidupkan Kembali

Whats New
Penjelasan PUPR dan Pengelola soal Tarif Tol BSD Tidak Digratiskan meski Banjir

Penjelasan PUPR dan Pengelola soal Tarif Tol BSD Tidak Digratiskan meski Banjir

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.