JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai rencana pemindahkan ibu kota ke Kalimantan bisa terancam mangkrak.
Hal itu disampaikan oleh anggota F-PKS Andi Akmal Pasluddin saat membacakan pandangan fraksinya terkait Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negera (APBN) 2020.
"Jika terjadi perubahan orientasi pemerintahan 5 tahunan, maka investasi yang besar tersebut akan terancam mangkrak dan gagal," ujarnya di Rapat Paripurna DPR. Jakarta, Kamis (22/8/2019).
Baca juga: Menteri ATR Sebut Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur
PKS memandang kebijakan pemindahan ibu kota bukan menjadi prioritas untuk menjawab permasalahan strategis nasional.
Hal ini mempertimbangkan besarnya anggaran yang dibutuhkan, proses pembangunan yang lama, dan kepentingan strategis sebagai bangsa.
"Kebijakan ini membutuhkan konsensus nasional. Mengingat kebijakan ini bukan hanya pemerintah saat ini, karena akan melibatkan pemerintahan selanjutnya," sebutnya.
Baca juga: Menpan RB: 800.000 ASN akan Dipindahkan ke Ibu Kota Baru
Dalam konteks pembangunan bangsa dengan perkembangan teknologi, pemindahan ibu kota yang berupa fisik dinilai menjadi tidak relevan.
Menurut dia, kebutuhan dana pemindahan ibu kota yang begitu besar lebih baik digunakan untuk investasi membangun teknologi.
"Untuk kemajuan dan kesejahteraan dan menjawab permasalahan fundamental bangsa," ucapnya.
Baca juga: Begini Rancangan Ibu Kota Baru hingga Tahun 2045
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.