Pertumbuhan Ekonomi Jadi Alasan BI Turunkan Suku Bunga Acuan

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk kembali menurunkan suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate (BI7DRRR) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,5 persen.

Bulan lalu, BI juga telah menurunkan suku bunganya sebesar 25 bps menjadi 5,75 persen.

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, salah satu alasan untuk kembali menurunkan suku bunga acuan adalah untuk mendukung momentum pertumbuhan ekonomi.

Sebab, pada kuartal II 2019 lalu, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,05 persen atau lebih rendah jika dibandingkan dengan kuartal I 2019 yang sebesar 5,07 persen.

Baca juga: BI Turunkan Suku Bunga Acuan Jadi 5,5 Persen

"Sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah permintaan domestik, disamping konsumsi dan juga investasi. Kalau dilihat kuartal II-2019 untuk investasi tumbuh 5 persen dengan masing-masing investasi bangunan dan non bangunan tumbuh 5,46 persen dan 3,7 persen," ujar Perry ketika memberikan paparan hasil Rapat Dewan Gubernur di Jakarta, Kamis (22/8/2019).

"Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan kita perlu mendorong permintaan domestik, menjaga konsumsi dan juga investasi," imbuhnya.

Perry menjelaskan, dari segi permintaan domestik, pertumbuhan fiskalnya bakal didorong dengan stimulus fiskal dan bantuan sosial.

Sementara penurunan suku bunga dibutuhkan untuk mendorong permintaan pembiayaan baik di sisi korporasi dan rumah tangga. 

Pasalnya, penurunan suku bunga bakal membuat biaya korporasi untuk berinvestasi di dalam negeri menjadi lebih rendah. 

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Melambat, Penurunan Suku Bunga BI Bisa Berlanjut

"Permintaan investasi yang meningkat akan mendorong pertumbuhan ekonomi darisisi investasi dan pembiayaan, baik dari perbankan maupun non perbankan seperti pasar modal dalam negeri. Menurunkan suku bunga dua kali itu untuk mendorong permintaan," jelas Perry.

Meskipun demikian, BI bakal terus mempertimbangkan baruran kebijakan moneter, makroprudensial, pendalaman pasar kuangan dan sistem pembayaran yang akomodatif untuk mendukung pembiayaan kredit baik rumah tangga dan korporasi, juga pembiayaan ramah lingkungan.

"Sejak Desember lalu sudah terus mendorong likuiditas. Maka perbankan bisa salurkan kredit. Kita turunkan GWM (giro wajib minimum) 50 bps, akan dorong pasokan atau penawaran pembiayaan dari kredit perbankan, ini terus dilakukan," jelas dia.