Kemenkeu soal Mobil Dinas Baru Menteri: Tanya ke Setneg

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) enggan menanggapi keputusan pemerintah yang akan mengganti mobil dinas menteri pada kabinet baru nanti.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan, keputusan itu merupakan kebijakan Kementerian Sekretaris Negara (Setneg).

"Tanya ke Setneg," ujarnya usai Rapat Paripurna DPR, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Saat ditanya lebih lanjut oleh wartawan soal anggaran mobil dinas baru menteri itu, ia juga enggan mengungkapnya.

Baca juga: Pengusaha Sarankan Mobil Dinas Menteri Diganti Mobil Listrik

Askolani hanya mengatakan bahwa anggaran mobil dinas baru menteri sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019.

"2019, cek ke Setneg ya," kata dia.

Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga periode 2019 ini, mobil dinas para menteri belum pernah ganti atau tetap menggunakan Toyota Crown Royal Saloon.

Baca juga: Kala Luhut Bandingkan MRT dan Mobil Dinas Menteri...

Nominal dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN) yang dikucurkan untuk pengadaan mobil dinas menteri ini Rp 147 miliar lebih.

Informasi ini diketahui dari tender Pengadaan Kendaraan Menteri Negara/Pejabat Setingkat Menteri yang tercantum dari laman resmi Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) dengan kode 26344011 yang telah dibuat sejak 19 Maret 2019.

Adapun nilai pagu paket Rp 152.540.300.000, sementara nilai harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp 147.312.469.200.

Baca juga: Menperin: Jika Mobil Dinas Menteri Ingin Buatan Dalam Negeri, Pakai Saja Avanza