Ekonom Minta Pemerintah Pertimbangkan Hal Ini SebeIum Pindah Ibu Kota

JAKARTA, KOMPAS.com - Para ekonom meminta pemerintah untuk kembali mempertimbangkan beberapa hal sebelum melakukan pemindahan ibu kota negara, salah satunya mengoptimalkan fungsi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sebelum mempertimbangkan perpindahan Ibukota.

Sebab, fungsi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk aspek pemerataan ekonomi, yang digadang-gadang sebagai penyebab utama perpindahan ibu kota.

"Kita sudah ada aspek pemerataan lewat otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pemerintah pusat sudah memberikan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Seharusnya ini dulu dioptimalkan sehingga fungsinya bisa maksimal," kata ekonom senior Indef Fadhil Hasan dalam diskusi publik di Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Baca juga: Teka-teki Ibu Kota Baru yang Kembali Ditutup Rapat

Menurut Fadhil, alasan pemindahan ibu kota untuk menciptakan Indonesia sentris terlalu dibuat-buat, karena perpindahan ibu kota di Kalimantan justru akan mendorong Kalimantan sentris, bukan Indonesia sentris.

"Pemindahan ibu kota untuk menjadikan Indonesia sentris terlalu dibuat-buat. Kalau argumennya adalah pemerataan ekonomi, harusnya daerah tertinggal yang menjadi ibu kota tersebut, entah di Papua atau daerah tertinggal lain. Ekonomi Kalimantan itu sudah relatif lebih maju ketimbang Papua," ucap dia.

Fadhil menuturkan pemindahan ibu kota baru belum tentu berhasil. Dalam kenyataannya, banyak negara-negara yang akhirnya gagal, seperti Malaysia, Brazil, Korea Selatan, dan Australia.

Baca juga: Jadi Spekulan Tanah di Lokasi Calon Ibu Kota Baru Pasti Rugi, Kenapa?

Banyak kota bekas ibukota baru di negara-negara tersebut akhirnya mati, tetap sepi, dan tidak menjadi nafas ekonomi negara. Sementara Korea, pemindahan ibu kota baru dari Seoul ke Sejong belum terlaksana karena berbagai keterbasan anggaran dan dinamikanya.