PII Beri Pendampingan Kemenhub Dalam Proyek Balai Pengujian Kendaraan

Kompas.com - 23/08/2019, 20:34 WIB
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi di lingkungan Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2019). KOMPAS.com/Devina HalimMenteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi di lingkungan Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dan Kementerian Perhubungan menandatangani perjanjian untuk penyiapan proyek dan pendampingan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, implementasi skema KPBU pada proyek-proyek Kemenhub untuk mewujudkan kemandirian ekonomi.

Hal ini perlu dilakukan ketika dihadapkan dengan keterbatasan APBN dalam menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk pemenuhan standar pelayanan uji kendaraan.

“Skema KPBU merupakan langkah yang sangat strategis khususnya dalam mengeksekusi program-program percepatan pengembangan dan pembangunan fasilitas infrastruktur,” ujar Budi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/8/2019).

Penandatanganan perjanjian ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Induk Proyek Proving Ground BPLJSKB Bekasi antara Kementerian Keuangan RI dengan Kementerian Perhubungan RI pada tanggal 16 Juli 2019 lalu.

Sementara itu, Direktur Utama PT PII Armand Hermawan menjelaskan bahwa proyek KPBU BPLJSKB ini merupakan proyek keenam yang pihaknya melakukan penyiapan dan pendampingan transaksinya.

Hal ini juga merupakan bukti kepercayaan Kementerian Keuangan dan Penaggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK) kepada PT PII untuk dapat menjalankan mandatnya dalam mendukung upaya percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui skema KPBU.

“Dalam fasilitas ini, Kementerian Keuangan bertindak sebagai penyedia fasilitas, sementara PT PII sebagai pelaksana fasilitas yang ditugaskan oleh Kemenkeu. Adapun tugas PT PII dalam hal ini adalah melakukan penyiapan, penyusunan kajian prastudi kelayakan dan pendampingan transaksi yang pendanaannya akan dibiayai oleh Kemenkeu,” kata Ahmad.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X