Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Emil Salim soal Ibu Kota Baru: Kenapa Bappenas Tega Berbuat Seperti Itu? Saya Sedih Sekali

Kompas.com - 23/08/2019, 21:12 WIB
Fika Nurul Ulya,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom senior Emil Salim mengaku sedih mendengar usulan Bappenas.

Ini menyangkut soal pemindahan ibu kota yang disinyalir mampu memeratakan pertumbuhan ekonomi dan menjadikan Indonesia Sentris. Emil mengatakan, usalan Bappenas yang menjadi langkah pengambilan kebijakan Presiden RI Joko Widodo, keliru.

"Di sini kita ingin bilang kepada teman-teman kita di Bappenas, keliru cara berpikirnya itu. Yang kesian ya presiden, yang memikul dampaknya. Kenapa bappenas tega berbuat seperti itu? Saya sedih sekali mendengarnya," kata Emil Salim dalam Diskusi Publik INDEF di Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Baca juga: Teka-teki Ibu Kota Baru yang Kembali Ditutup Rapat

Alih-alih memindahkan ibu kota baru, Emil menyarankan untuk memperbaiki sumber daya manusia (SDM). Pasalnya, semua negara maju di Asia seperti Jepang, China, dan Korea Selatan terus membangun SDM untuk menjadikan negaranya maju.

Terlebih, Indonesia tengah mengalami bonus demografi yang kedepannya belum tentu terjadi lagi. Jumlah mahasiswa Indonesia di luar negeri pun lebih banyak ketimbang negara berpenduduk lebih sedikit, seperti Vietnam dan Malaysia.

"Coba kita belajar dari Jepang, Korea Selatan, RRC. Semua negara ini di Asia, mulanya tertinggal dengan negara Barat. Sikap mengejar ketertinggalan ini yang harus kita contoh sehingga menghasilkan problem resolve, bukan pindah ibu kota," jelas pria yang pernah jadi Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (PPLH).

Baca juga: Teka-teki Ibu Kota Baru yang Kembali Ditutup Rapat

"Kalau kita lihat sejarah bangsa maju karena human resources, kenapa kita tidak tempuh jalur ke sana? Nah itu yang saya tidak mengerti," tambah dia.

Emil menuturkan, pindahnya ibu kota tidak akan menyelesaikan persoalan yang terjadi di Jakarta, seperi banjir, kurang air bersih, dan macet.

"Kalau itu persoalannya, persoalan itu kita pecahkan, jangan lari ke tempat lain. Lantas kalau kau pindah ke tempat lain gimana? Betul-betul, saya ingin tahu apa logikanya Bappenas, lalu kita diskusikan. Karena Pak Jokowi tentu mempertimbangkan hal ini berdasarkan masukkan dari para ahli. Yang saya duga, adalah pendapat para ahli itu," pungkas Emil.

Baca juga: PKS Sebut Pemindahan Ibu Kota Bisa Terancam Mangkrak

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Rilis
IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

Whats New
Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Whats New
Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com