Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Semester I 2019, Pemerintah Tarik Utang Rp 241,2 Triliun Lewat SBN

Kompas.com - 26/08/2019, 14:24 WIB
Yoga Sukmana,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah kerap kali menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) pada 2019. Bahkan dalam bulan-bulan tertentu, penerbitan surat utang itu bisa dilakukan setiap minggu.

Lantas, berapa utang yang sudah ditarik pemerintah hingga selama periode Januari-Juli 2019?

Data Kementerian Keuangan menunjukkan realisasinya mencapai Rp 241,2 triliun.

"Ini baru 62 persen dari target di APBN 2019," ujar Ditektur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman dalam konferensi pers APBN KITA, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Baca juga: 2020, Pemerintah Berencana Terbitkan SBN Senilai Rp 389,3 Triliun

Pada 2019, target penerbitan SBN mencapai Rp 389 triliun. Angka ini lebih kecil dari target APBN 2018 lalu yang hanya Rp 414,5 triliun.

Meski begitu, realisasi penerbitan SBN yang mencapai Rp 241,2 triliun lebih besar dari realisasi akhir Juli 2019 yang hanya Rp 221,9 triliun.

Menurut Luky, kenaikan realisasi SBN merupakan bagian dari strategi front loading atau menarik utang lebih awal dalam memanfaatkan situasi pasar keuangan di semester I 2019.

"Juga ketersediaan likuiditas di pasar pada semester I 2019," kata Luky.

Itu artinya, pemerintah akan terus menerbitkan surat utang sekitar Rp 142 triliun untuk memenuhi target APBN 2019 yang sebesar Rp 389 triliun.

Adapun dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2020, pemerintah berencana menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp 389,3 triliun.

Baca juga: Gusur Baby Bommers, Milenial Jadi Investor Terbanyak SBN Ritel

"Penerbitan SBN merupakan salah satu strategi pemerintah dalam menekan pembiayaan anggaran yang membuat anggaran defisit di tahun 2020," ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Jumat (16/8/3019).

Untuk waktunya, pemerintah bakal membuka peluang untuk menerbitkannya di semester II 2019 atau front loading.

"Kita akan lihat kesempatan di semester II 2019 untuk front loading. Besaran SBN sendiri tumbuh 2 persen dibanding tahun ini," ucap Sri Mulyani.

Seperti diketahui, penerbitan SBN merupakan salah satu cara untuk menutup defisit anggaran tahun 2020, yang biasanya anggaran tersebut digunakan untuk membiayai utang, investasi minus, pemberian pinjaman, kewajiban pinjaman minus, dan pembiayan lainnya.

Adapun pembiayaan utang tahun 2020 sebesar Rp 351,9 triliun, investasi minus sebesar Rp 74,2 triliun, pemberian pinjaman sebesar Rp 5,2 triliun, kewajiban pinjaman minus sebesar Rp 600 miliar. Sementara pembiayaan lain-lain sebesar Rp 25 triliun.

Baca juga: Defisit Anggaran Terus Melebar, Akhir Tahun Diprediksi Lampaui UU APBN 2019

Terkait target, defisit tahun 2020 ditargetkan akan sebesar 1,76 persen dari PDB atau sekitar Rp 307,2 triliun.

"Tapi target defisit tahun 2020 memang lebih rendah dibanding outlook tahun 2019. Tahun 2019 sebesar Rp 310,8 triliun," ungkap Sri Mulyani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kementerian PUPR Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Ini Syaratnya

Kementerian PUPR Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Ini Syaratnya

Work Smart
Juwara, Komunitas Pemberdayaan Mitra Bukalapak yang Antarkan Warung Tradisional Raih Masa Depan Cerah

Juwara, Komunitas Pemberdayaan Mitra Bukalapak yang Antarkan Warung Tradisional Raih Masa Depan Cerah

BrandzView
Rupiah Melemah Tembus Rp 16.200 Per Dollar AS, Apa Dampaknya buat Kita?

Rupiah Melemah Tembus Rp 16.200 Per Dollar AS, Apa Dampaknya buat Kita?

Whats New
Dollar AS Tembus Rp 16.200, Kemenkeu Antisipasi Bengkaknya Bunga Utang

Dollar AS Tembus Rp 16.200, Kemenkeu Antisipasi Bengkaknya Bunga Utang

Whats New
Bawaslu Buka 18.557 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Prioritas Kebutuhannya

Bawaslu Buka 18.557 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Prioritas Kebutuhannya

Whats New
Ingin Produksi Padi Meningkat, Kementan Kerahkan 3.700 Unit Pompa Air di Jatim

Ingin Produksi Padi Meningkat, Kementan Kerahkan 3.700 Unit Pompa Air di Jatim

Whats New
Kemenhub Buka 18.017 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Kemenhub Buka 18.017 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Whats New
Melalui Pompanisasi, Mentan Amran Targetkan Petani di Lamongan Tanam Padi 3 Kali Setahun

Melalui Pompanisasi, Mentan Amran Targetkan Petani di Lamongan Tanam Padi 3 Kali Setahun

Whats New
Konflik Iran-Israel Bisa Picu Lonjakan Inflasi di Indonesia

Konflik Iran-Israel Bisa Picu Lonjakan Inflasi di Indonesia

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 66 Resmi Dibuka, Berikut Persyaratannya

Kartu Prakerja Gelombang 66 Resmi Dibuka, Berikut Persyaratannya

Whats New
Kemensos Buka 40.839 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Kemensos Buka 40.839 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Whats New
Pemudik Lebaran 2024 Capai 242 Juta Orang, Angka Kecelakaan Turun

Pemudik Lebaran 2024 Capai 242 Juta Orang, Angka Kecelakaan Turun

Whats New
Pasar Sekunder adalah Apa? Ini Pengertian dan Alur Transaksinya

Pasar Sekunder adalah Apa? Ini Pengertian dan Alur Transaksinya

Work Smart
Signifikansi 'Early Adopters' dan Upaya 'Crossing the Chasm' Koperasi Multi Pihak

Signifikansi "Early Adopters" dan Upaya "Crossing the Chasm" Koperasi Multi Pihak

Whats New
Rupiah Tertekan Dekati Rp 16.300 Per Dollar AS, BI Terus Intervensi Pasar

Rupiah Tertekan Dekati Rp 16.300 Per Dollar AS, BI Terus Intervensi Pasar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com