Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPPU: Dugaan Monopoli Ovo dan Lippo Group Masih Dalam Tahap Penelitian

Kompas.com - 26/08/2019, 18:40 WIB
Fika Nurul Ulya,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penggunaan satu-satunya pembayaran digital OVO di pusat perbelanjaan dan Rumah Sakit Siloam milik Lippo Group mengarah pada dugaan monopoli usaha dan persaingan tidak sehat.

Komisioner KPPU Guntur Syahputra Saragih mengatakan, kasus ekonomi digital termasuk Ovo dan Lippo Group menjadi konsen Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Saat ini, kasus tersebut masih dalam proses penelitian dan tengah mengumpulkan bukti dengan memanggil pihak-pihak terkait. 

"OVO masih dalam tahap penelitian. Kami telah memanggil Lippo Group, kompetitornya (secure parking), dan Lippo Mall. Kasus ini jadi prioritas kami," kata Guntur Syahputra Saragih di Jakarta, Senin (26/8/2019).

Dari hasil penelitian itu, kata Guntur, terdapat beberapa bukti yang ditemukan. Seperti hilangnya pembayaran tunai dan Flazz BCA yang semula ada pada tahun 2015 di pusat perbelanjaan milik Lippo Group.

Baca juga : Dituding Monopoli di Parkiran Pusat Belanja, Ini Kata Lippo Malls dan OVO

"Tahun 2017 sejak OVO berdiri, itu cashless-nya menggunakan OVO. Bilangnya menggalakkan program pemerintah yang meniminalkan penggunaan uang tunai (cashless). Yang jadi pertanyaan adalah, mengapa menghilangkan Flazz BCA padahal sama-sama cashless? Masyarakat juga lebih familiar dengan metode pembayaran yang menggunakan chip itu," kata Guntur.

"Untuk itu kita masih meneliti masalah ini dan mengkonfirmasinya dengan beberapa pihak," imbuh dia.

Dugaan-dugaan lain seperti perjanjian tertutup mungkin bisa muncul menyusul mengingat masih dalam tahap penelitian.

Dia pun tak menargetkan kapan masalah ini akan selesai dan masuk dalam tahap persidangan. Yang jelas, masalah ini menjadi salah satu prioritas, karena tahun ini KPPU memprioritaskan hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi digital.

"Ini prioritas. Apalagi (masalah) tiket sudah masuk dalam persidangan. Dampaknya sudah besar dan industri ekonomi digital jadi prioritas kami tahun ini. Kalau kapannya (persidangan) itu tergantung perkembangan penelitian, tidak bisa ditentukan. Tapi kalau bicara prioritas, ini prioritas," pungkas Guntur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com