Soal Pajak Digital, Perancis Akhirnya Buat Kesepakatan dengan AS

Kompas.com - 27/08/2019, 07:39 WIB
Presiden Perancis, Emmanuel Macron. AFP/BERTRAND GUAYPresiden Perancis, Emmanuel Macron.

PARIS, KOMPAS.com - Perancis dan Amerika Serikat akhirnya mencapai kesepakatan dalam menentukan pajak baru untuk perusahaan-perusahaan digital.

Seperti dikutip dari CNN, hal tersebut dilakukan untuk mengurangi potensi konflik di antara kedua negara.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Perancis bakal membayarkan selisih antara pajak digital kepada perusahaan-perusahaan berbasis internet dengan jenis mekanisme pajak yang tengah dibuat oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

"Kami telah mencapai kesepakatan yang baik. Perusahaan multinasional raksasa yang tidak membayar pajak, merekalah yang membuat ketidakstabilan yang membuat perekonomian jadi tidak adil," ujar Presiden Perancis Emmanuel Macron dalam konferensi pers bersama dengan Presiden Amerika Serika Donald Trump di KTT G7 di Biarritz, Prancis Senin (26/8/2019).

Baca juga: Mengejar Pajak Digital...

Macron pun mengatakan, preferensi pihaknya adalah aturan internasional soal pajak digital. Dia menjamin bila sudah ada aturan internasional, maka Perancis bakal menghapus aturan pajak mereka.

Bulan lalu, Perancis mengeluarkan pengenaan pajak  sebesar 3 persen untuk bisnis digital milik para raksasa perusahaan teknologi.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Perusahaan yang dimaksudkan adalah mereka yang mengumpulkan sejumlah besar data pengguna dan melakukan penjualan iklan berdasarkan target tertentu melalui kanal internet.

Pajak digital tersebut hanya berlaku untuk perusahaan dengan penghasilan lebih dari 25 juta euro atau setara dengan 27,7 dollar AS di Perancis, atau perusahaan multinasional dengan penghasilan 750 juta euro atau setara dengan 830 juta dollar AS.

Baca juga: Perancis Berlakukan Pajak Untuk Perusahaan Digital

Pemberlakuan pajak itu pun langsung direspons oleh pemerintah Amerika Serikat.

Kantor Perwakilan Dagang AS langsung meluncrukan penyelidikan pada Juli lalu mengenai kemungkinan undang-undang perpajakan yang diberlakukan Perancis masuk dalam kategori praktik perdagangan yang tidak adil.

Sebab, sebagian besar perusahaan digital multinasional berasal dari Amerika Serikat. Presiden Trump bahkan telah mengancam bakal membalas balik dengan mengenakan pajak untuk wine atau anggur asal Perancis.

"Kami yang memajaki perusahaan AS, mereka tidak (berhak) memajaki perusahaan kita," ujar Trump bulan lalu.

Baca juga: Konsumen, Pusat Perhatian Bisnis Digital

Perusahaan teknologi raksasa seperti Google dan Amazon pun menilai, pajak yang diberlakukan oleh pemerintah Perancis tersebut bakal secara tidak adil ditargetkan untuk perusahaan AS.

Dalam sebuah rapat dengar pendapat di Washington, AS pekan lalu, Amazon mengatakan bakal mentransmisikan pajak tersebut kepada penjual pihak ketiganya mulai 1 Oktober 2019.

Macron pun menegaskan, pajak tersebut tidak untuk menargetkan pada perusahaan tertentu dan banyak perusahaan Prancis bakal terimbas penerapan pajak digital.

Adapun OECD kini tengah berupaya untuk mengatasi aturan perpajakan digital secara lebih spesifik. Aturan tersebut untuk menjawab pertanyaan mengenai apakah pajak diberlakukan di negara-negara layanan diberikan, atau hanya di negara tempat perusahaan tersebut berasal.

Rencana OECD tersebut juga sebagai salah satu upaya agar perusahaan digital membayar pajak di tingkat pajak minimum, sehingga mereka tidak mengalihkan keuntungan ke negara-negara dengan tingkat pajak yang lebih rendah.

Jika sebuah bisnis membayar kurang dari minimum, negara tempat ia beroperasi bisa menuntut lebih banyak pendapatan pajak.



Sumber CNN
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

AS, Filipina, dan India Sumbang Surplus Neraca Perdagangan RI pada Mei 2021

AS, Filipina, dan India Sumbang Surplus Neraca Perdagangan RI pada Mei 2021

Whats New
Turun Rp 12.000, Simak Rincian Harga Emas Batangan Antam Hari Ini

Turun Rp 12.000, Simak Rincian Harga Emas Batangan Antam Hari Ini

Whats New
Bisnis Konvensional Perlu Beradaptasi dengan Digital, Ini Alasannya

Bisnis Konvensional Perlu Beradaptasi dengan Digital, Ini Alasannya

Rilis
Menangkal Ancaman Masa Depan Bisnis Penerbangan Indonesia

Menangkal Ancaman Masa Depan Bisnis Penerbangan Indonesia

Whats New
Gara-gara Sinyal The Fed, Dana Rp 144 Triliun Kabur dari Negara Berkembang Asia

Gara-gara Sinyal The Fed, Dana Rp 144 Triliun Kabur dari Negara Berkembang Asia

Whats New
Sejarah Coca-Cola, Bermula dari Minuman Obat Racikan Apoteker

Sejarah Coca-Cola, Bermula dari Minuman Obat Racikan Apoteker

Whats New
Manajemen BATA Tepis Isu PHK Besar-Besaran hingga Kembali Tutupnya Gerai

Manajemen BATA Tepis Isu PHK Besar-Besaran hingga Kembali Tutupnya Gerai

Whats New
Wall Street Melemah Terseret Proyeksi The Fed atas Kenaikan Suku Bunga 2023

Wall Street Melemah Terseret Proyeksi The Fed atas Kenaikan Suku Bunga 2023

Whats New
Ini Strategi BNI Genjot Penyaluran Kredit di Masa Pandemi

Ini Strategi BNI Genjot Penyaluran Kredit di Masa Pandemi

Whats New
[POPULER MONEY] Rekrutmen ASN Sebelum 30 Juni | Kapitalisasi Pasar Coca-Cola Menguap Rp 56,8 Triliun

[POPULER MONEY] Rekrutmen ASN Sebelum 30 Juni | Kapitalisasi Pasar Coca-Cola Menguap Rp 56,8 Triliun

Whats New
Bakal IPO Pertengahan Agustus, Bukalapak Targetkan Dana Rp 11,2 Triliun

Bakal IPO Pertengahan Agustus, Bukalapak Targetkan Dana Rp 11,2 Triliun

Whats New
Status PKPU Telah Dicabut, Dirut BATA: Sifatnya Utang Bisnis, Itu Normal

Status PKPU Telah Dicabut, Dirut BATA: Sifatnya Utang Bisnis, Itu Normal

Whats New
[TREN BOLA KOMPASIANA] 'Playmaker In Chief' Milik Denmark | Cara Prancis Taklukkan Jerman | Messi di Copa America 2021

[TREN BOLA KOMPASIANA] "Playmaker In Chief" Milik Denmark | Cara Prancis Taklukkan Jerman | Messi di Copa America 2021

Rilis
Optimistis di Tengah Pandemi, Sepatu Bata Fokus pada 2 Hal Ini

Optimistis di Tengah Pandemi, Sepatu Bata Fokus pada 2 Hal Ini

Whats New
Kuartal I-2021, Generali Indonesia Catatkan Premi Rp 878 Miliar

Kuartal I-2021, Generali Indonesia Catatkan Premi Rp 878 Miliar

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X